SAMARINDA, FAKTANASIONAL.NET | Kedatangan Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono dimanfaatkan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (9/5/2026).
Dilansir dari KOMPAS, Surat tersebut diserahkan usai Budisatrio menghadiri agenda tertutup bersama akademisi di Harris Hotel Samarinda.
Dalam surat itu, aliansi menyampaikan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, mulai dari tata kelola pemerintahan, dugaan konflik kepentingan, hingga penggunaan anggaran daerah.
Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan Budisatrio dipilih sebagai perantara karena merupakan legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur sekaligus petinggi Partai Gerindra.
“Kami menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi di Kalimantan Timur. Harapannya, surat ini bisa diteruskan langsung kepada Presiden,” kata Erly kepada wartawan, Sabtu.
Ia juga meminta aparat penegak hukum turun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sorotan publik.
“Kami berharap Presiden bisa menginstruksikan aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung, untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Dalam dokumen yang disampaikan, aliansi menilai tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur mulai menjauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Aliansi menyinggung posisi Rudy Mas’ud sebagai gubernur dan Hasanuddin Mas’ud yang menjabat Ketua DPRD Kalimantan Timur.
Selain itu, mereka juga menyoroti jabatan Ketua Kadin Kalimantan Timur periode 2025–2030 yang diisi kerabat gubernur.
“Sebagai daerah penyangga IKN, Kalimantan Timur seharusnya menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang transparan,” demikian salah satu isi surat tersebut.
