JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Analis politik hukum dan ekonomi dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber), Hamdi Putra, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan segera mengusut dugaan pengondisian tender pengadaan iklan budaya tertib lalu lintas melalui media elektronik di Korlantas Polri yang terjadi selama satu dekade terakhir.
Hamdi mengungkap hasil analisis data komparatif dari tahun anggaran 2016 hingga 2026, satu vendor tertentu, yakni PT UMS diduga kuat secara konsisten memenangkan delapan paket pekerjaan sejenis secara berturut-turut dengan total nilai pagu mencapai Rp97,5 miliar.
Paket pekerjaan teranyar yang menjadi sorotan adalah pengadaan iklan budaya tertib lalu lintas melalui media elektronik pada Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mendekati Rp20 miliar, sebuah pola berulang yang dinilai telah melampaui batas kewajaran kompetisi publik yang sehat.
“Indikator utama yang memperkuat dugaan pengondisian ini adalah anomali ekstrem pada selisih antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai pagu anggaran,” jelas Hamdi, Jumat (5/6/2026).
Hamdi menyebut selama sepuluh tahun, total selisih antara HPS dan pagu secara akumulatif hanya berkisar Rp31 juta, atau dengan kata lain, nilai rata-rata HPS secara tidak wajar menempel ketat mencapai 99,968 persen dari pagu.
“Kondisi ini menjadi sinyal bahaya struktural yang mengindikasikan lemahnya fungsi estimasi pasar, atau adanya potensi rekayasa pola harga sejak awal demi kenyamanan penyedia tertentu, sehingga mengabaikan prinsip value for money dan merugikan efisiensi keuangan negara,” tegas Hamdi.
Ia juga mengatakan kejanggalan tersebut diperparah oleh fenomena penutupan pasar secara berulang yang mematikan aspek kompetisi usaha.
Hamdi membongkar data yang menunjukkan terjadinya penyusutan drastis pada partisipasi peserta tender. Jika pada tahun 2017 jumlah perusahaan yang mendaftar dan aktif mampu mencapai 46 peserta, angka tersebut merosot tajam menjadi hanya berkisar 2 hingga 8 peserta pada periode anggaran 2025–2026.
