JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Di tengah gencarnya Pemerintah membangun batalyon-batalyon baru di tahun anggaran 2026, Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) Hasto Kristiyanto menyampaikan pendapatnya tentang Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
Hasto Kristiyanto mengaitkan kebijakan pertahanan yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno. Dimana dalam kerangka geopolitik Soekarno, kepentingan nasional tidak semata bertumpu pada aspek militer, melainkan juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan diplomasi internasional dan aspek hukum.
“Jadi berbicara tentang pemikiran Bung Karno, harus disertai semangat menguasai iptek dengan cara apa pun dan mengembangkan suatu kompetensi dalam diplomasi dan penguasaan hukum dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia disertai penggunaan instrument of national power lainnya seperti demografi, teritorial, dan sumber daya alam,” jelas Hasto.
Ia menjelaskan, dalam rumusan geopolitik Soekarno, variabel paling dominan adalah teknologi dan politik, sedangkan aspek pertahanan militer menempati posisi yang lebih kecil. Karena itu, menurutnya, pembangunan kekuatan pertahanan tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan batalyon.
“Jadi kepentingan nasional yang paling dominan adalah teknologi dan politik, baru kemudian pertahanan negara, militernya kecil. Jadi kalau pertahanan negara sekarang kita membentuk batalyon-batalyon ini, militerisme, faktornya dalam teori Geopolitik Soekarno paling kecil,” ungkap Hasto.
Hasto menilai, prioritas pembangunan nasional seharusnya diarahkan pada penguatan diplomasi internasional dan penguasaan teknologi, bukan pada ekspansi struktur militer di dalam negeri.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk otokritik terhadap arah kebijakan pertahanan, khususnya terkait pembentukan Yonif TP yang disebutnya lebih berorientasi pada pendekatan teritorial.
