FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Kabupaten Mempawah resmi membentuk Satgas Pengawasan BBM Mempawah lintas sektor pada Senin (29/6/2026) guna memberantas praktik penyalahgunaan energi bersubsidi.
Keputusan pembentukan tim khusus ini disepakati melalui forum rapat koordinasi tingkat daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Mempawah Abdul Malik.
Langkah strategis pembentukan satuan tugas merupakan bentuk respons cepat birokrasi terhadap aspirasi yang sebelumnya disuarakan oleh Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah.
Para pengemudi angkutan darat mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh pasokan solar murah di berbagai titik stasiun pengisian bahan bakar umum dalam kota.
Kelompok pekerja transportasi tersebut juga melaporkan adanya dugaan kuat praktik langsir serta pungutan liar di area sekitar lokasi stasiun pengisian.
Abdul Malik menegaskan bahwa karut-marut persoalan bahan bakar ini berpotensi besar mengganggu seluruh aktivitas ekonomi dan memicu kenaikan inflasi daerah.
Pemerintah tingkat kabupaten menyadari pihaknya tidak memiliki kewenangan penindakan hukum secara langsung terhadap para oknum pelaku penyalahgunaan energi.
Namun aparatur pemerintahan tetap memegang tanggung jawab moral untuk melakukan proses koordinasi pemantauan serta pengawasan administratif di lapangan secara berkala.
Oleh sebab itu kehadiran personel Satgas Pengawasan BBM Mempawah diharapkan mampu meminimalkan celah kecurangan perputaran energi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Sehari setelah diresmikan tim pengawas gabungan langsung diterjunkan untuk melakukan operasi inspeksi mendadak di kawasan operasional Kecamatan Sungai Pinyuh.
Operasi penertiban perdana tersebut dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua Satgas Gusti Basrun dengan melibatkan unsur prajurit TNI dan anggota Polri.
Pihak manajemen operasional Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Barat juga turut dilibatkan secara langsung dalam kegiatan inspeksi lintas sektor tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Ridwan M Yusuf menuntut adanya langkah penyelesaian konkret atas setiap rentetan keluhan masyarakat pekerja.
Pihak lembaga legislatif mendukung penuh segala bentuk langkah sterilisasi area vital distribusi bahan bakar dari intervensi oknum mafia jalanan.
“Hasil pengawasan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mempawah sebagai bahan evaluasi dan dasar penentuan langkah tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran maupun kendala dalam pendistribusian BBM bersubsidi,” ujarnya.
(*Red)
