Ahok: Sampah Diolah Jadi Rupiah Tak Perlu Kajian Lagi, Sudah Terbukti dan Laksanakan!

FAKTANASIONAL.NET – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sudah terbukti bisa dilakukan.

Bahkan, Ahok menyimak penjelasan enam kepala daerah yang diundang PDI Perjuangan untuk mempresentasikan keberhasilan mengolah sampah jadi rupiah.

Ahok meminta praktik baik yang sudah ditunjukkan kepala daerah tidak berhenti sebagai pengalaman lokal.

"Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target," kata Ahok.

Paparan Kepala Daerah dari PDIP

Persoalan sampah tidak selalu selesai dengan membangun fasilitas mahal. Enam kepala daerah dari PDI Perjuangan berbagi pengalaman bahwa kuncinya ada pada dua hal: memastikan warga terlibat sejak dari rumah, dan memastikan nilai ekonominya kembali ke tangan warga.

Hal itu terungkap dalam talkshow "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema "Merawat Pertiwi" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Hadir sebagai pembicara Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama.

Berbicara dari Yogyakarta, Wali Kota Hasto Wardoyo memulai dari anggaran yang paling mudah dipotong. Jatah pembelian dua mobil dinas senilai hampir Rp3 miliar ia alihkan menjadi 600 gerobak sampah.

"Anggaran beli mobil itu saya tidak belikan mobil, tapi saya belikan gerobak-gerobak untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga," kata Hasto.

Gerobak itu menjadi ujung rantai gerakan Mas Jos — Masyarakat Jogja Olah Sampah. Sisa makanan rumah tangga dikumpulkan dengan ember khusus lalu dijual sebagai pakan ternak, dan makanan layak konsumsi dari hotel serta restoran disalurkan lewat food bank. Kota itu kini memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba.

Di Banyumas, insentifnya berbentuk upah. Seluruh TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikelola kelompok swadaya masyarakat yang personelnya warga setempat.

"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kami sudah menghandle sekitar 2.400 karyawan," kata Bupati Sadewo Tri Lastiono.

Sejak TPA ditutup paksa warga pada 2018, Banyumas membangun sistem yang menghabiskan sampah tanpa TPA. APBD untuk operasional pengelolaan turun dari lebih Rp30 miliar per tahun menjadi Rp10,8 miliar, sementara pendapatan dari sampah kini Rp2 sampai Rp3 miliar per bulan. "Pupuknya kita bagikan ke petani gratis," ujarnya.

Yang paling tegas soal beban warga adalah Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Semua sekolah dijadikan waste station, siswa menyetor sampah dan menerima poin — botol plastik 4,17 poin, kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, minyak jelantah 5 poin — yang dicairkan tiap tiga bulan setelah sampah terjual.

"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," katanya.

Untuk kebersihan kampung, ia memilih sayembara ketimbang menggaji petugas. "Daripada saya bayarin orang buat bersih-bersih, saya kasih hadiah yang 200 juta. Bisa cukup sekabupaten," ujar Gus Ipin, sapaan akrabnya.

Ia juga menolak menarik iuran sampah. "Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax. Kasihan juga ke masyarakat saya kalau diminta-minta iuran," katanya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut capaian pengelolaan sampah daerahnya naik dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025 lewat 33 TPS3R. Namun ia mengakui pembangunan fisik tidak cukup.

"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk, merujuk insiden penumpukan 7,5 ton sampah di Kali Mati, Muncar, yang kembali terjadi dua pekan setelah dibersihkan.

Gubernur Bali I Wayan Koster menempuh jalur regulasi: melarang tas kresek, pipet, dan styrofoam lewat Pergub 97/2018, lalu melarang minuman kemasan gelas di bawah satu liter sejak April 2022.

"Dia menjual satu produk, dia mendapat untung, tetapi yang dapat sampah itu kita di daerah," katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut peran kepala daerah sebagai pemimpin orkestra. Kotanya melibatkan 1.360 RW lewat komposter dan teba, dengan target seluruh RW menjadi kampung zero waste pada 2027.

Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea menyebut gerakan ini bertumpu pada kebiasaan kecil yang dicontohkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Semangat Merawat Pertiwi tumbuh dari keteladanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau mengajarkan kita melalui kebiasaan sehari-hari yang penuh kasih," kata Patricia saat menyampaikan laporan panitia, Senin (9/11/2026).