Bakir Ihsan Sarankan Wapres Nonparpol Jaga Stabilitas
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto memilih calon wakil presiden nonpartai pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu, 21 November 2026. Sosok teknokrat profesional atau pimpinan DPD RI dinilai lebih aman untuk meredam gesekan koalisi, mencegah matahari kembar, memperkuat ekonomi, serta menjaga stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan tanpa menambah beban politik Presiden.
FAKTANASIONAL.NET - Pada Sabtu, 21 November 2026, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dilema saat menentukan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah paling aman demi menjaga stabilitas pemerintahan adalah menunjuk figur nonpartai. Sosok teknokrat profesional yang netral dinilai lebih mudah diterima seluruh partai koalisi.
Bakir Ihsan menegaskan posisi kepala negara tidak perlu dibuat serba sulit oleh desakan internal. "Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih Cawapres dari Gerindra, walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi, ada baiknya Presiden mempertimbangkan Cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan," kata Bakir Ihsan pada Sabtu, 21 November 2026.
Ia menilai pemilihan pengganti Gibran dari kalangan partai politik berpotensi memicu kecemburuan di tubuh koalisi. Gesekan antarpartai dikhawatirkan memunculkan keretakan yang berdampak langsung pada jalannya pemerintahan. Risiko lain yang patut diwaspadai adalah munculnya fenomena matahari kembar.
Potensi ketegangan itu dinilai semakin besar jika calon berasal dari partai kecil. "Potensi ini akan muncul terlebih bila calonnya dari partai 'kecil', kecuali atas kesepakatan partai koalisi," ujar Bakir Ihsan.
Ketimpangan persepsi di antara anggota koalisi dapat berdampak serius bagi dukungan politik. Partai yang merasa diuntungkan bisa memicu rasa iri partai lain yang merasa tersisih. Jika dibiarkan, pihak yang merasa kalah berpotensi menarik dukungan dan mengganggu kinerja kabinet.
Karena itu, Bakir Ihsan menilai figur teknokrat profesional menjadi opsi paling aman bagi pemerintahan. Kemampuan komunikasi lintas kepentingan sangat dibutuhkan, terutama di sektor ekonomi. Penguatan di bidang ini penting mengingat kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Wapres berlatar belakang teknokrat juga dianggap tidak mudah terseret arus transaksi politik partai. Ia bisa lebih fokus membantu Presiden mengeksekusi program kerja pemerintahan. Selain itu, kehadirannya dapat menutup celah kecemburuan politik sekaligus meredam risiko matahari kembar.
"Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan," tutur Bakir Ihsan.
Selain kalangan teknokrat profesional, Bakir Ihsan melihat peluang dari unsur pimpinan DPD RI. Ketua maupun wakil ketua DPD RI berasal dari jalur nonpartai namun memahami aspirasi daerah. Figur dari unsur ini juga dinilai tidak berpeluang menyaingi Prabowo pada kontestasi 2029.
Saat menyusun dua nama calon wakil presiden, Prabowo perlu menimbang sejumlah kepentingan politik. Aspek pertama adalah loyalitas serta kepercayaan politik yang kuat. Presiden memerlukan pendamping yang mampu menjaga kesinambungan agenda kerja dan memiliki chemistry kerja yang solid.
Aspek kedua menyangkut kompetensi dan kapasitas manajerial di pemerintahan. Wakil presiden harus cakap mengurai persoalan nasional dan berkoordinasi lintas kementerian. Ia juga dituntut mampu menuntaskan mandat yang diberikan langsung oleh Presiden.
Aspek ketiga berkaitan dengan keseimbangan politik sekaligus geopolitik nasional. Figur terpilih diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan dan memperluas keterwakilan daerah. Bakir menilai unsur pimpinan DPD RI dapat memenuhi ketiga kebutuhan strategis tersebut.
"Prabowo bisa mendapatkan tiga kepentingan tersebut jika memilih calon dari unsur pimpinan DPD RI," kata Bakir Ihsan.
Melalui rekam jejak yang dimiliki, pimpinan DPD RI dapat membantu mengorkestrasi kepemimpinan Prabowo. Konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah pun diharapkan berjalan lebih terarah. Dukungan DPD RI terhadap program pemerintah selama ini juga menjadi nilai tambah tersendiri.
Pertimbangan matang diperlukan agar pergantian wakil presiden tidak memicu gejolak baru. Sebaliknya, proses ini harus memperkuat soliditas pemerintahan hingga akhir periode jabatan. "Wapres pengganti harus bisa memastikan jalannya pemerintahan, bukan menambah beban politik Presiden," pungkas Bakir Ihsan.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.