Fakta Nasional

PMJ Soroti Penolakan Said Iqbal Terkait UMP

Koordinator Punggawa Matahari Jakarta, Ari Aprian Harahap, merespons penolakan Said Iqbal atas UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 pada Sabtu, 21 November 2026. Ari menilai kebijakan kenaikan 7,10 persen tersebut perlu dilihat secara proporsional serta diawasi pelaksanaannya di lapangan.

Penulis: argenteaayu Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
PMJ Soroti Penolakan Said Iqbal Terkait UMP

FAKTANASIONAL.NET - Koordinator Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), Ari Aprian Harahap, memberikan tanggapan atas sikap penolakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027. Penetapan upah minimum tersebut berada di angka Rp6.136.941 atau mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen.

Dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 21 November 2026, Ari menyampaikan bahwa penyampaian kritik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengaku heran melihat sikap Said Iqbal yang menolak keputusan kenaikan upah bagi para pekerja tersebut.

Ari menekankan pentingnya melihat sisi positif dari setiap kebijakan publik yang telah diputuskan pemerintah. Menurutnya, perdebatan soal upah minimum harus dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan berbagai pertimbangan yang ada.

“Kritik tentu diperlukan, tetapi penting juga untuk melihat sisi positif dari kebijakan yang telah diambil,” tegas Ari dalam keterangannya pada Sabtu, 21 November 2026.

Ia juga menambahkan bahwa penilaian terhadap kebijakan pengupahan sebaiknya tidak mengabaikan tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Setiap pihak memang memiliki sudut pandang berbeda mengenai besaran kenaikan yang ideal.

“Setiap pihak tentu memiliki pandangan masing-masing terhadap besaran kenaikan UMP. Tapi, langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Ari.

Lebih lanjut, Ari mengingatkan agar diskusi mengenai angka kenaikan tidak menutupi substansi kebijakan yang telah disahkan. Kenaikan upah dipandang sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi buruh sehari-hari.

Meski demikian, Ari menyoroti perlunya pengawasan ketat agar aturan baru ini berjalan efektif di seluruh sektor usaha. Kebijakan pengupahan tidak boleh berhenti sebatas aturan tertulis tanpa dampak nyata.

“Pemerintah perlu memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja,” pungkas Ari.

Sebagai latar belakang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat, 20 November 2026. Keputusan tersebut menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat Rp5.729.876.

Di sisi lain, Said Iqbal menyatakan keberatan terhadap besaran kenaikan UMP tersebut berdasarkan lima catatan utama. Alasan pertama adalah kenaikan upah dinilai belum cukup kuat untuk mengangkat daya beli pekerja.

Alasan kedua berkaitan dengan kekhawatiran bahwa nominal UMP Jakarta berpotensi berada di bawah upah di Bekasi dan Karawang. Alasan ketiga menyoroti tingginya biaya hidup di Jakarta yang dianggap belum seimbang dengan besaran upah minimum baru.

Selain itu, Said Iqbal turut mempersoalkan penggunaan pendekatan jalan tengah dalam menentukan besaran kenaikan upah. Ia menilai pola penetapan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih berpihak pada kebutuhan pekerja.

Alasan kelima menyangkut dorongan agar pemerintah daerah mengevaluasi penyaluran fasilitas publik bagi pekerja. Fasilitas seperti layanan transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi diminta agar diperluas jangkauannya serta dipermudah aksesnya.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pihak yang mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah, perdebatan soal UMP DKI Jakarta 2027 diperkirakan masih akan bergulir. Aspek kepatuhan perusahaan serta dukungan fasilitas penunjang menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan ke depan.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK