Fakta Nasional

Demokrat Minta Calon Wapres Tak Boleh Mundur

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan agar dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak boleh mengundurkan diri saat proses pemilihan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026. Menurutnya, aturan tegas tersebut menjaga kontestasi tetap hidup sesuai amanat konstitusi. Hinca juga mendorong pemaparan gagasan kandidat secara terbuka di sidang paripurna MPR, sementara tim verifikator bekerja mengejar tenggat waktu singkat di Kompleks Parlemen, Senaya…

Penulis: argenteaayu Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
Demokrat Minta Calon Wapres Tak Boleh Mundur

FAKTANASIONAL.NET - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan aturan tegas agar dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak boleh mundur selama proses berjalan. Usulan tersebut disampaikan Hinca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026.

Menurut Hinca, keharusan dua nama calon wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto harus dimaknai sebagai kontestasi nyata. Proses pemilihan wakil presiden tidak boleh berhenti menjadi sekadar formalitas prosedural.

"Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika Presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu dia tidak boleh mundur. Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu, karena harus akan ada nanti pemilihan," kata Hinca kepada wartawan.

Hinca yang juga masuk dalam tim verifikator menjelaskan bahwa timnya mulai membahas teknis pemeriksaan calon pada pukul 14.00 WIB. Pembahasan mencakup tata cara verifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan, serta pembagian kerja administratif dan faktual.

Pembentukan tim verifikator dan tim ad hoc merupakan hasil dari dua kali rapat gabungan sebelumnya. Karena waktu kerja tim verifikator hanya tujuh hari, Hinca memperkirakan tim akan dipecah menjadi beberapa subkelompok.

Langkah pembagian subkelompok dinilai penting agar seluruh tahapan verifikasi rampung tepat waktu. Jika ada berkas yang belum lengkap, kandidat tetap perlu diberi ruang untuk melengkapinya.

Hinca memperkirakan proses perbaikan dokumen tersebut dapat dialokasikan selama empat hari. Seluruh tahapan administrasi harus tuntas sebelum pemilihan, penetapan, dan pelantikan dilakukan.

"Tetapi yang pasti, sebelum pelaksanaan pemilihan, penetapan dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang. Kita punya waktu oleh Undang-Undang Dasar menyebut 60 hari, sudah mudah-mudahan kita bisa selesaikan," ujar Hinca.

Selain urusan verifikasi berkas, Hinca juga menyarankan agar kedua kandidat memaparkan gagasan di hadapan sidang paripurna MPR. Paparan tersebut sebaiknya disiarkan langsung agar masyarakat luas bisa menilai kapasitas setiap calon.

"Paling tidak, paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran. Contoh ya, lowong calon-calon hakim agung aja kalau di Komisi III dia bikin materi kan dan dia sampaikan, dia presentasikan. Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik," tutur Hinca.

Politikus Demokrat itu menegaskan bahwa kewajiban menghadirkan dua calon bertujuan menjaga persaingan hingga tahap akhir. Ia meyakini nama-nama yang diajukan Presiden merupakan putra-putri terbaik bangsa.

"Dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua, itu untuk biar ada kontestasinya kan sampai selesai. Dan karena itulah, saya yakin dari Presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di Republik ini," jelas Hinca.

Sementara itu, penyusunan mekanisme pemilihan menjadi ranah tim ad hoc atau Panitia Ad Hoc MPR. Aturan main pemilihan akan mengacu pada tata tertib MPR, Undang-Undang MD3, serta konstitusi.

Menanggapi kabar rencana Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik, Hinca membenarkan telah mendengar informasi tersebut. Namun, ia belum mengetahui kepastian jadwal pertemuan itu.

"Bilang ya, saya dengar itu. Tapi jam berapanya pastinya enggak tahu," pungkas Hinca.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK