DKPP Tegaskan Kewenangan Lembaganya Berbeda dengan KPK
Ketua DKPP RI Heddy Lugito menegaskan lembaganya bersifat pasif dan hanya memproses dugaan pelanggaran kode etik setelah menerima aduan resmi masyarakat. Posisi ini sangat berbeda dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, maupun kejaksaan yang memiliki wewenang penuh melakukan penyelidikan aktif. Pernyataan penting ini disampaikan Heddy saat menghadiri diskusi media di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026 lalu.
FAKTANASIONAL.NET - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito, meluruskan pemahaman publik mengenai batas kewenangan institusinya. Ia menegaskan bahwa DKPP tidak dapat bertindak layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut sebuah perkara.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Heddy saat menghadiri acara diskusi media di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026. Menurutnya, DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang bekerja dengan sifat pasif. Artinya, institusi ini hanya bisa menindaklanjuti sebuah kasus apabila sudah ada laporan resmi yang masuk dari masyarakat.
Posisi ini sangat berbeda dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK memiliki wewenang penuh untuk melakukan penyelidikan aktif. Ketiga lembaga penegak hukum tersebut juga berhak memanggil berbagai pihak terkait demi mengusut suatu tindak pidana.
"Undang-undang mengamanatkan bahwa DKPP itu lembaga yang bersifat pasif. Dia tidak bisa melakukan penyidikan seperti KPK. Harus menunggu pengaduan baru kita tindak lanjuti," kata Heddy menjelaskan aturan main lembaganya.
Batasan wewenang ini membuat ruang gerak DKPP dalam memanggil pihak terkait menjadi sangat terbatas. DKPP dilarang keras memanggil penyelenggara pemilu secara sepihak untuk dimintai keterangan. Pemanggilan hanya boleh dilakukan apabila nama penyelenggara tersebut tercantum secara jelas di dalam materi pengaduan.
Keterbatasan kewenangan juga berlaku saat proses persidangan etik tengah berlangsung. DKPP tidak memiliki hak untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi yang mangkir dari jadwal persidangan. Jika saksi tidak memenuhi panggilan resmi, majelis sidang tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan bukti yang tersedia.
"Kalau kita panggil secara patut tidak hadir, ya sudah kita periksa apa yang ada," ujar Heddy menerangkan situasi di ruang sidang.
Heddy memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan perkara di DKPP selalu berpedoman pada prinsip dasar peradilan etik. Ketentuan ini mengikat seluruh jajaran DKPP agar tetap objektif dan tidak melampaui batas wewenang undang-undang. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan demi menjaga marwah peradilan kode etik penyelenggara pemilu di tanah air.
Oleh karena itu, partisipasi aktif dari publik menjadi kunci utama dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemilu. Masyarakat memegang peranan penting untuk mengawasi kinerja para penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Namun, pelaporan dugaan pelanggaran harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku agar dapat diproses oleh majelis etik.
"Karena itu, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diharapkan memahami mekanisme pengaduan sebelum melaporkan suatu perkara kepada DKPP," pungkas Heddy menutup penjelasannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.