Ombudsman RI Awasi Regulasi Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat
Ombudsman RI menekankan kepatuhan regulasi dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat, terutama terkait wacana penggunaan Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia. Melalui pernyataan Radian Syam pada Jumat, 20 November 2026, lembaga pengawas ini mengingatkan Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta agar mengutamakan kepastian hukum serta prinsip lahan bebas maladministrasi daripada sekadar mengejar target tahunan.
FAKTANASIONAL.NET - Ombudsman Republik Indonesia memberikan peringatan keras terkait mekanisme pembangunan fisik Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Lembaga pengawas pelayanan publik ini menekankan bahwa setiap tahapan proyek wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Peringatan tersebut muncul merespons polemik rencana pembangunan kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyampaikan pernyataan resmi ini di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2026. Ia menilai bahwa orientasi pemerintah tidak boleh terpaku pada pencapaian kuantitas semata. Seluruh rangkaian proses konstruksi harus berjalan di atas koridor hukum yang jelas.
"Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi," tegas Radian saat memberikan keterangan pers.
Pemerintah memang menetapkan target ambisius untuk mendirikan 100 unit Sekolah Rakyat baru setiap tahun. Pembangunan tersebut menyasar langsung wilayah kantong-kantong masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Namun, Radian mengingatkan bahwa akselerasi target harus diimbangi dengan kepastian hukum dalam penyediaan lahan.
Kesesuaian prosedur juga berlaku ketat pada aspek pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Oleh karena itu, Ombudsman secara khusus mengingatkan Kementerian Sosial serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mencermati payung hukum yang ada. Pihak terkait wajib memedomani ketentuan Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur pembagian tugas antarinstansi pemerintah. Penyediaan ruang lahan beserta sarana prasarana merupakan tanggung jawab kolektif lintas sektor. Instansi yang terlibat meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah sesuai porsi kewenangannya.
Lebih jauh, Ombudsman RI mengakui bahwa penetapan lokasi definitif Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Kendati demikian, keputusan penetapan titik lokasi tidak boleh diambil secara sepihak atau terburu-buru. Pemerintah tetap wajib menjalankan survei kesiapan lapangan secara menyeluruh.
Tahapan survei tersebut harus mencakup penilaian kelayakan teknis dan kesesuaian peruntukan lahan. Khusus untuk wacana lokasi di lingkungan kampus, koordinasi administratif menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Sinergi administratif wajib terjalin antara pihak Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.
Langkah koordinasi ini sangat krusial mengingat posisi strategis Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi. Kampus tersebut memikul amanat besar dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Mandat utama itu mencakup penyelenggaraan pendidikan, pengembangan riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat luas.
Radian kembali menggarisbawahi pentingnya aspek legalitas aset sebelum proses konstruksi dimulai. Lahan yang diusulkan oleh pemerintah harus terbebas dari potensi sengketa maupun cacat prosedur administrasi. Hal ini bertujuan melindungi hak peserta didik dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama program.
"Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip clear and clean dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat," jelas Radian.
Merujuk data resmi pada portal sekolahrakyat.kemensos.go.id, pemerintah telah menghimpun sebanyak 263 titik usulan lokasi pembangunan. Dari total usulan tersebut, pengerjaan fisik pada 166 lokasi telah dinyatakan rampung sepenuhnya. Sementara itu, sebanyak 97 titik lokasi lainnya masih berada dalam tahap konstruksi aktif.
Secara nasional, data kementerian mencatat sudah ada 182 unit Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi melayani siswa. Kementerian Sosial juga merancang pengoperasian 93 unit Sekolah Rakyat permanen sepanjang tahun 2026. Fasilitas permanen ini akan melengkapi 90 unit Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya.
Jika dilihat berdasarkan peta sebaran geografis, distribusi pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah barat. Sebanyak 110 lokasi Sekolah Rakyat berdiri di kawasan Indonesia bagian barat. Selanjutnya, terdapat 42 lokasi di wilayah Indonesia bagian tengah, serta 14 lokasi di Indonesia bagian timur.
Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI berkomitmen mengawal ketat program strategis ini. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap penyediaan lahan hingga penyelesaian sarana prasarana. Ombudsman memastikan seluruh proses tetap tunduk pada aturan hukum demi menjamin mutu layanan publik yang prima.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.