Dapatkah Presiden RI Memerintah Tanpa Wakil Presiden?

FAKTANASIONAL.NET - Ramai spekulasi tentang siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming yang mengundurkan diri sebagai wapres Republik Indonesia. Sementara itu mulai muncul berbagai dinamika di masyarakat.

Pendukung Gibran menyatakan memilih Prabowo sebagai presiden karena ada Gibran sebagai wapres. Jadi ada semacam kekecewaan. Ada pula tuntutan maju sepaket maka mundur juga mesti sepaket.

Belum lagi kasak kusuk di antara koalisi parpol pendukung pemerintah yg masing-masing tentu ingin menggolkan jagoannya.

Jadi ada banyak situasi yang memang tidak begitu kondusif pada saat ini untuk proses mencari wapres pengganti dan itu bisa berdampak jangka panjang dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. 

Sesuai peraturan yang berlaku, dalam waktu 3 hari setelah menerima surat pengunduran diri wapres maka MPR akan mengadakan rapat gabungan untuk membentuk tim verifikasi dan membuat jadwal sidang paripurna pemilihan wapres pengganti.

Jika proses berjalan lancar maka dalam jangka waktu 3 hari setelahnya MPR akan mengirim surat kepada Presiden dan Presiden diberikan waktu sampai 14 hari sebelum paripurna untuk mengajukan calon wapres pengganti.

Terhadap kekosongan jabatan yang ada, memang sesuai ketentuan UUD NRI tahun 1945, presiden kemudian mesti mengajukan calon wakil presiden kepada MPR untuk kemudian dipilih, diangkat dan dilantik sebagai wakil presiden.

Namun terlepas dari ketentuan UUD tersebut, apakah bisa terjadi situasi dimana Presiden tidak didampingi wapres? Secara psikologis, ibaratnya, orang baru saja pisah dan tiba-tiba diwajibkan untuk menikah lagi. 

Mari kita coba mengkaji dari aspek konstitusional dan praktik ketatanegaraan yang mungkin terjadi. 

Pertama tama, kita mesti pahami suasana kebatinan di MPR RI saat klausul tentang MPR RI memilih calon dari dua orang yang diusulkan presiden tersebut dibuat. Memang dalam Pasal 8 ayat 2, UUD NRI 1945 mengatur bahwa dalam keadaan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Jika kita telaah suasana kebathinan dan dasar pemikiran MPR saat melakukan amandemen UUD dan menyaratkan pengajuan dua calon wapres pengganti tersebut antara lain atas dasar karena pasangan capres itu adalah pilihan rakyat.

Namun jika pemilihan sela dilakukan untuk memilih seorang wakil presiden, biaya/ongkos yang mesti dikeluarkan akan besar sekali dan juga statusnya melanjutkan masa jabatan.

Dan mengapa harus diusulkan oleh Presiden? Tidak seperti pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, misalnya, dimana calon wakil presiden berdasarkan dukungan politik di MPR? Alasannya, karena falsafah pemilihan presiden dan wakil presiden yang kita pegang saat ini adalah pasangan. Satu paket.

Pada saat pemilihan wakil presiden era Presiden Megawati Soekarnoputri, Juli 2001, belum terjadi amandemen. Perubahan ketentuan tentang pengajuan wakil presiden baru terjadi sejak November 2001 berdasar amandemen ketiga UUD 1945.

Namun coba kita bayangkan skenario yang berbeda; Presiden tetap mengajukan 2 orang calon wapres sesuai ketentuan UUD. Namun setelah dilakukan verifikasi dan lain sebagainya, ternyata calon yang diajukan presiden tidak memenuhi syarat.

Walaupun dalam praktik riilnya, mungkin sebelum diajukan secara resmi ke MPR sudah ada pembicaraan dan lobi-lobi sehingga proses di MPR hanya mengikuti ketentuan saja. Tetapi kita sedang berbicara berbagai kemungkinan dalam praktik kenegaraan yang mungkin dapat terjadi. 

Ini karena UUD NRI 1945, UU MD3 dan Tata Tertib MPR hanya mengatur tentang prosedur dan tenggat waktu dan tidak mengatur secara jelas sanksi jika ternyata proses untuk mendapatkan wapres pengganti ini menemui kebuntuan. Jadi disini terdapat celah terhadap berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. 

Mengapa saya memikirkan kemungkinan, semacam simulasi, jika tidak ada wapres, ini karena menurut saya, dalam praktiknya, tidak masalah jika Presiden Prabowo pada akhirnya memerintah tanpa seorang Wakil Presiden setelah ditinggal Gibran.

Melihat dinamika politik saat ini, kegaduhan-kegaduhan yang berpotensi mengganggu stabilitas, sepertinya kondisi pemerintahan sekarang bisa jadi akan lebih aman dan stabil tanpa adanya wakil presiden. 

Toh sebenarnya peran seorang wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan hanya membantu tugas-tugas presiden. Presiden akan tetap mampu menjalankan pemerintahan dengan dibantu para menterinya tanpa kehadiran seorang wakil presiden. Jadi tidak begitu penting juga untuk adanya seorang wakil.

Sesuai ketentuan UUD NRI tahun 1945 perihal pemilihan wapres pengganti ini, tentu semua pihak harus mengikuti aturan yang ada. Jika pada akhirnya ternyata tidak ada wapres pengganti, perlu dipastikan bahwa ada alasan konstitusional yang kuat untuk hal tersebut.

Penulis: PANDE K. TRIMAYUNI, 

(Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI periode 2019-2024)