Gibran Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wapres

FAKTANASIONAL.NET – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026. Surat tersebut diterima langsung oleh pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta Pusat.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan maksud penyampaian surat tersebut. Menurutnya, Gibran secara langsung menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani.

Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri dengan isi serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.

Dalam keterangannya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menerima surat yang sama sebelum Gibran mendatangi pimpinan MPR.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Gibran juga menyampaikan permintaan agar MPR segera memproses surat tersebut. Dengan demikian, langkah selanjutnya berada pada mekanisme kelembagaan yang akan ditindaklanjuti oleh MPR.

Penyerahan surat ini berlangsung di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Persoalan tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran ketika mengurus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan untuk persyaratan pencalonan.

Meski MK tidak menerima gugatan dalam amar putusannya, pertimbangan hukum dalam perkara tersebut memunculkan desakan agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.

Tekanan semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Di sisi lain, DPR telah memulai proses pemakzulan. Perkembangan tersebut menempatkan pengunduran diri Gibran sebagai perkembangan terbaru dalam polemik jabatan Wakil Presiden yang menjadi perhatian publik.[dit]