Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Diduga Jadi Pengendali

FAKTANASIONAL.NET - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap pembagian peran empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang salah satu targetnya adalah Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam kasus tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah, menentukan sasaran penyadapan, sekaligus menerima hasil akhirnya.

Penjelasan itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.

"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," kata Suyudi.

Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga menentukan target penyadapan melalui perintah lisan maupun WhatsApp kepada mantan Kabagmon Polri Ahrie Sonta.

Selain memberikan instruksi, Listyo disebut menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.

"Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," katanya.

Tersangka kedua adalah mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Pada periode 2021 hingga Oktober 2026, ia diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan.

Ia juga disebut meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet Uliandi. Persetujuan tersebut disampaikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

Tersangka keempat, mantan Plt Kabagmon Polri Ahrie Sonta, diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan TK melakukan surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.

Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log. Ia juga disebut meminta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.

Pemaparan tersebut mengungkap dugaan pembagian tugas dalam rangkaian penyadapan ilegal, mulai dari penentuan target, persetujuan, pelaksanaan hingga pengelolaan hasil penyadapan.[dit]