Fakta Nasional

Hasto Tuding Jokowi Gembosi PDIP sejak Pemilu 2019

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo berupaya melemahkan partainya sejak Pemilu 2019. Mengutip buku karya akademikus Australia Marcus Mietzner yang terbit April 2026, Hasto menyebut adanya fasilitas bagi menteri Golkar untuk menekan suara PDIP. Tudingan ini disampaikan pada Minggu, 15 November 2026, dan dikaitkan dengan ambisi pengambilalihan kursi ketua umum serta perpanjangan masa jabatan presiden.

Penulis: argenteaayu Monday, 16 November 2026 📖 2 menit
Hasto Tuding Jokowi Gembosi PDIP sejak Pemilu 2019

FAKTANASIONAL.NET - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan tudingan serius terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menilai Jokowi telah melakukan manuver politik untuk melemahkan partainya sejak perhelatan Pemilu 2019. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hasto dalam keterangannya pada Minggu, 15 November 2026.

Tudingan ini merujuk pada tulisan peneliti sekaligus akademikus asal Australia, Marcus Mietzner. Analisis itu dimuat dalam buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition. Buku kajian politik tersebut diketahui baru saja diterbitkan pada bulan April 2026.

Menurut Hasto, buku Mietzner mengungkap adanya pemberian fasilitas kepada para menteri dari Partai Golkar. Fasilitas tersebut diduga bertujuan menekan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019. Padahal, partai berlambang banteng itu merupakan pengusung utama Jokowi pada kontestasi tersebut.

"Rencana pengambilalihan PDIP oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara licik, tidak ksatria, menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDIP pada Pemilu 2019 lalu. Ini tertulis dalam buku Marcus Mietzner," ujar Hasto.

Hasto menilai tindakan itu mencerminkan ambisi kekuasaan yang melampaui etika koalisi. Ia juga mengaitkan situasi tersebut dengan dugaan praktik pengawasan ketat terhadap internal partai.

"Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan," sambung Hasto.

Sebelumnya, Hasto juga memaparkan skenario politik serupa dalam siniar Akbar Faizal Uncensored. Tayangan diskusi tersebut mengudara pada Kamis, 12 November 2026. Ia menduga kekalahan PDIP pada 2019 dirancang sebagai pintu masuk pergantian kepemimpinan partai.

Jika PDIP kalah saat itu, Jokowi diduga akan menjadikannya alasan untuk menggeser Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum. Skenario pengambilalihan ini diklaim berkaitan erat dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Upaya tersebut dinilai turut ditopang oleh penguasaan informasi intelijen mengenai dinamika internal PDIP.

Dalam penjelasannya, Hasto turut menyinggung kembali pernyataan Jokowi pada 16 September 2023. Ucapan lama itu sempat memicu desakan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Saat itu, Usman meminta aparat memeriksa Jokowi terkait dugaan praktik penyadapan.

Hasto kemudian membandingkan data perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 dengan pemilu era sebelumnya. Suara PDIP tercatat hanya mengalami kenaikan tipis sekitar 1,2 persen. Angka ini jauh berbeda dibandingkan lonjakan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Dalam buku Mietzner, lonjakan suara Demokrat pada 2009 turut mendapat sorotan khusus. Peneliti itu menyinggung penggunaan anggaran negara senilai sekitar 2 miliar Dolar AS. Dana tersebut disalurkan melalui program Raskin dan Bantuan Langsung Tunai dalam enam bulan menjelang pemungutan suara.

Hasto juga mengenang kembali perannya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi pada 2019. Ia mengaku telah bekerja keras memenangkan pasangan tersebut melalui 11 kali rangkaian safari politik. Namun, ia mencatat adanya insiden kecelakaan pada safari terakhir yang diduganya sebagai bentuk sabotase.

"Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDIP dengan cara-cara seperti itu. Seandainya PDIP berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode," pungkas Hasto.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK