Khozinudin Sebut Pengunduran Gibran Membebani Anggaran Keuangan Negara
Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, menyoroti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 16 November 2026. Langkah mundur tersebut dinilai menghindarkan Gibran dari proses pemakzulan di parlemen. Akibatnya, negara tetap wajib memberikan fasilitas pensiun penuh sesuai aturan undang-undang yang berlaku.
FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Langkah tersebut sering dibingkai sebagai tindakan yang mencerminkan sikap kesatria serta jiwa kenegarawanan. Namun, penilaian berbeda justru muncul dari kalangan advokat yang mengawal isu konstitusi.
Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, memberikan pernyataan tegas terkait hal ini. Pernyataan tersebut dikutip secara resmi pada Senin, 16 November 2026. Menurutnya, narasi positif soal pengunduran diri tersebut sangat keliru dan menyesatkan publik.
Khozinudin menilai putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sebenarnya sedang menghindari tanggung jawab konstitusional. Ia menyebut Gibran sengaja menghindar dari proses pemakzulan yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Pilihan mundur secara sukarela dinilai memiliki konsekuensi besar bagi keuangan publik.
"Mundurnya Gibran otomatis membuat rakyat menjadi terbebani, karena harus menanggung hak keuangan negara untuk mantan Wapres," kata Khozinudin.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap sikap para anggota parlemen dalam menyikapi situasi politik ini. Seharusnya, wakil rakyat fokus mengawal usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Parlemen diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal alih-alih memberikan dukungan moral kepada mantan pejabat tersebut.
"Sayangnya DPR ikut bersorak sorai atas kemunduran Gibran," pungkas Khozinudin.
Status pengunduran diri atas permintaan sendiri memang membawa dampak hukum serta finansial yang sangat signifikan. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Aturan tersebut membahas hak keuangan dan administratif bagi mantan Presiden serta Wakil Presiden.
Merujuk pada regulasi tersebut, pejabat yang mundur secara sukarela masuk dalam kategori berhenti dengan hormat. Status ini membuat Gibran tetap berhak menerima seluruh fasilitas negara layaknya pejabat yang purnatugas. Lama atau singkatnya masa jabatan sama sekali tidak memengaruhi besaran hak yang diterima.
Negara wajib memberikan uang pensiun pokok sebesar seratus persen dari gaji pokok terakhir. Nilai uang pensiun tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp20,16 juta setiap bulannya. Selain uang tunai bulanan, negara juga menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak beserta seluruh perlengkapannya.
Rumah kediaman tersebut memiliki batas maksimal luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi. Negara turut memfasilitasi satu unit kendaraan dinas lengkap dengan pengemudinya untuk kebutuhan mobilitas harian. Seluruh biaya operasional rumah tangga seperti tagihan listrik, air, dan telepon juga ditanggung pemerintah.
Jaminan perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya pun masuk dalam tanggungan anggaran negara. Di samping itu, Pasukan Pengamanan Presiden akan terus memberikan fasilitas pengamanan melekat. Semua keistimewaan tersebut didapatkan secara penuh karena status pemberhentiannya dianggap sah dan terhormat.
Kondisi ini akan sangat bertolak belakang apabila proses pemakzulan di parlemen berjalan hingga tuntas. Jika terbukti bersalah dan diberhentikan tidak dengan hormat, seluruh hak istimewa tersebut otomatis gugur. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan aturan pembatasan tersebut secara jelas.
Ketentuan dalam pasal itu menyebutkan bahwa hak pensiun hanya diberikan kepada pemimpin yang berhenti dengan hormat. Oleh karena itu, langkah mundur sebelum dimakzulkan dinilai mengamankan seluruh fasilitas negara bagi Gibran. Masyarakat pada akhirnya harus menanggung biaya pemeliharaan mantan pejabat negara melalui anggaran pendapatan dan belanja.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.