Amir Hamzah Ingatkan Prabowo Selektif Pilih Pengganti Gibran
Pengamat Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo harus cermat memilih pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai UUD 1945, di tengah tantangan kebijakan sumber daya alam yang semakin kompleks.
FAKTANASIONAL.NET - Senin, 16 November 2026, Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak sembarangan memilih calon Wakil Presiden baru. Sosok pendamping pengganti Gibran Rakabuming Raka wajib paham tata kelola pemerintahan.
Calon tersebut juga harus menguasai politik nasional. Selain itu, ia perlu menjaga stabilitas keamanan serta pembangunan negara.
Pernyataan ini disampaikan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah. Ia berbicara pada Senin, 16 November 2026.
Menurut Amir, mekanisme pengisian jabatan sudah diatur konstitusi. Aturan tersebut tertuang jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Apabila terjadi kekosongan kursi Wapres, MPR wajib bersidang. Majelis akan memilih satu dari dua calon dari Presiden.
Ia meminta partai politik agar menahan diri. Parpol sebaiknya tidak terburu-buru mengajukan nama kandidat tertentu.
"Kita tunggu Presiden," ujar Amir. Sikap ini menunjukkan pemahaman terhadap mekanisme konstitusional yang berlaku.
Kewenangan mutlak mengusulkan dua nama ada di tangan Presiden. Amir sendiri enggan berspekulasi mengenai figur pengganti yang tepat.
Bagi Amir, fokus utama adalah memberi masukan konstruktif. Kriteria dan kapasitas calon jauh lebih penting dibahas publik.
Ia mengakui tantangan pemerintahan kini semakin berat. Situasi politik nasional berpotensi makin kompleks pasca pengunduran diri Gibran.
Kompleksitas terutama terkait kebijakan pengelolaan kekayaan alam. Kebijakan ini berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.
Tujuannya demi memastikan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun, langkah ini bisa memicu resistensi kelompok tertentu.
Resistensi datang dari pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Kepentingan ekonomi dan politik mereka terancam kebijakan tegas pemerintah.
"Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sesungguhnya untuk kepentingan nasional," kata Amir. Setiap sen hasil kekayaan alam wajib diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.