Pengamat Nilai Prabowo Melirik Pramono Anung Jadi Wapres
Kursi Wakil Presiden RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur pada 12 November 2026. MPR akan menggelar Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026 untuk memilih penggantinya. Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai Prabowo meminati Pramono Anung, namun terhambat dinamika koalisi.
FAKTANASIONAL.NET - Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini tengah mengalami kekosongan jabatan. Kondisi tersebut terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026. Situasi politik nasional pun langsung bergerak dinamis untuk merespons perubahan mendadak di pucuk pimpinan negara ini.
Sebagai langkah konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menjadwalkan agenda penting. Lembaga tinggi negara tersebut akan menyelenggarakan Sidang Paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026 mendatang. Agenda utama sidang ini adalah memilih satu dari dua kandidat wakil presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain proses pemilihan, MPR juga akan langsung melantik wakil presiden terpilih pada kesempatan yang sama.
Di tengah persiapan menuju sidang tersebut, bursa pencalonan mulai mengerucut pada beberapa figur potensial. Sejumlah nama dari kalangan internal Partai Gerindra dikabarkan masuk dalam radar utama. Para petinggi partai dan pengamat politik terus mencermati arah keputusan kepala negara dalam menentukan pendamping barunya.
Menanggapi dinamika bursa calon ini, Direktur ABC Riset & Consulting Erizal memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya menaruh minat terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Menurut pengamatannya, rekam jejak serta pengalaman Pramono dianggap sesuai untuk mendampingi jalannya pemerintahan.
Meski demikian, Erizal melihat adanya kendala personal dari sosok politisi senior tersebut. "Tapi sayangnya Pramono Anung ini orangnya ribet," ujar Erizal dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 16 November 2026. Pernyataan tersebut merujuk pada sikap politik Pramono yang dinilai penuh perhitungan sebelum mengambil keputusan strategis.
Lebih jauh, Erizal menjelaskan maksud dari penilaiannya terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ia meragukan kesediaan Pramono untuk menerima pinangan sebagai orang nomor dua di Indonesia hingga tahun 2029. Posisi Pramono yang sedang memimpin ibu kota tentu menjadi pertimbangan tersendiri baginya untuk berpindah haluan.
Hambatan tidak hanya datang dari faktor pribadi Pramono semata, melainkan juga dari internal partainya. Erizal menyoroti sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai rumah politik Pramono saat ini. "Tapi kalau mau pun, PDIP belum tentu pula merelakan. PDIP malah maunya Puan Maharani yang diambil Presiden Prabowo sebagai Wapresnya," jelas Erizal.
Perbedaan preferensi elite partai ini semakin memperumit peta pencalonan wakil presiden pengganti Gibran. PDIP dinilai memiliki kalkulasi politik tersendiri dalam menempatkan kadernya di kursi kekuasaan eksekutif. Keinginan partai berlambang banteng tersebut untuk mendorong Puan Maharani berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan.
Selain persoalan internal PDIP, restu dari jajaran partai koalisi pemerintah juga menjadi faktor penentu yang krusial. Erizal mengingatkan bahwa partai seperti Demokrat, Golkar, PAN, dan bahkan Gerindra sendiri belum tentu sepakat. Konsolidasi di tingkat koalisi sangat dibutuhkan agar pemerintahan tetap berjalan stabil tanpa gejolak politik baru.
Erizal kemudian membandingkan tingkat penerimaan partai koalisi terhadap dua tokoh PDIP tersebut. "Kalau Pramono Anung mungkin mau (diterima partai koalisi pemerintah), tapi bagaimana kalau Puan Maharani," tutur Erizal menganalisis situasi. Perbedaan resistensi politik di kalangan anggota koalisi membuat opsi menggandeng kader PDIP menjadi penuh tantangan.
Situasi yang rumit inilah yang akhirnya memicu dorongan kuat dari dalam koalisi sendiri. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan menyuarakan dukungan agar kursi tersebut diisi oleh kader Gerindra. Langkah ini dinilai menjadi opsi untuk menjaga soliditas barisan pendukung pemerintah.
Menutup analisisnya, Erizal menegaskan alasan di balik sikap partai koalisi tersebut. "Kenapa? Daripada lepas ke PDIP, lebih baik untuk diri kita sendiri saja. Kira-kira begitulah. Koalisi dengan PDIP itu memang tidak mudah pula. Pilpres 2024 pun, betapa sulitnya Prabowo bertemu dengan Megawati," pungkas Erizal. Pengalaman komunikasi politik pada masa lalu tersebut menjadi catatan bagi Prabowo sebelum mengambil keputusan pada Desember nanti.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.