KPAI Usul Usia Pemilih Pemula Naik Jadi 18 Tahun, Status Pernikahan Dihapus
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dan DPR memperkuat perlindungan anak melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Salah satu usulan utamanya adalah…
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dan DPR memperkuat perlindungan anak melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Salah satu usulan utamanya adalah menaikkan batas usia pemilih pemula dari 17 menjadi 18 tahun.
Selain itu, KPAI mendorong penghapusan status perkawinan sebagai syarat seseorang memperoleh hak sebagai pemilih.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis dan dimanfaatkan demi kepentingan politik orang dewasa.
Anggota KPAI, Sylvana Apituley, mengatakan integrasi norma perlindungan anak perlu dimasukkan dalam kedua regulasi tersebut. Terlebih, revisi UU Pemilu dan UU Adminduk saat ini masuk dalam agenda pembahasan Komisi II DPR RI.
"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11).
Sylvana menyampaikan pandangan tersebut dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia. Ia menyoroti ketentuan yang masih menetapkan usia 17 tahun sebagai batas pemilih sekaligus usia wajib memiliki KTP elektronik (KTP-el).
Menurutnya, aturan tersebut juga membuka peluang bagi seseorang yang sudah atau pernah menikah untuk menjadi pemilih tanpa mempertimbangkan batas usia.
"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.
KPAI merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak. Kedua ketentuan tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.
Karena itu, penyelarasan batas usia pemilih menjadi 18 tahun dianggap sebagai langkah perlindungan mendasar.
.
Penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih juga diperlukan agar anak tidak mudah dimobilisasi.
"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," ujarnya.
Sylvana menegaskan eksploitasi anak dalam politik bukan persoalan baru. Praktik tersebut berulang dalam berbagai momentum, mulai dari Pilkada, pemilu hingga pembahasan rancangan undang-undang yang memicu kontroversi.
KPAI mencatat sedikitnya 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik. Di antaranya mobilisasi anak saat kampanye, menjadikan anak sebagai bintang iklan atau juru bicara calon, serta melibatkan mereka sebagai sasaran politik uang.
Bahkan, selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lainnya. Sementara itu, Bawaslu menemukan 82 kasus pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.
Sylvana juga menyinggung demonstrasi terkait RUU Pilkada pada Agustus 2024. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 300-400 pelajar dilaporkan turun ke jalan dan 85 anak diamankan.
Data tersebut menjadi perhatian KPAI dalam mendorong perubahan regulasi. Perlindungan anak dinilai harus diperkuat sejak penyusunan aturan agar kepentingan politik tidak mengorbankan hak-hak anak.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.