Satgas PKH Ambil Alih 1.601 Hektare Hutan Lindung PIK 2, Jejak Penguasaan Aguan Jadi Sorotan
FAKTANASIONAL.NET - Penguasaan kembali 1.601 hektare kawasan hutan lindung di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menjadi perhatian publik. Langkah tersebut berkaitan…
FAKTANASIONAL.NET - Penguasaan kembali 1.601 hektare kawasan hutan lindung di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menjadi perhatian publik.
Langkah tersebut berkaitan dengan pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland serta penertiban aset negara yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak swasta.
Kawasan pesisir di Pakuhaji itu sebelumnya dikelola oleh PT Mutiara Intan Permai, perusahaan yang merupakan anak usaha Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut penguasaan lahan. Status kawasan sebagai hutan lindung negara turut memunculkan pertanyaan mengenai proses pengalihan penguasaan dan tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
Namun, kebijakan tersebut berubah setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencabut status PSN kawasan itu pada 24 September 2025.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.
Sekitar enam bulan kemudian, tepatnya 13 Maret 2026, Satgas PKH turun langsung ke lokasi. Tim yang saat itu dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah mendapat dukungan personel TNI untuk memasang plang penguasaan kembali oleh negara.
Proses pengambilalihan tersebut tidak berlangsung singkat. Pelaksanaannya membutuhkan waktu berbulan-bulan karena sempat menghadapi sejumlah hambatan di lapangan.
Lahan yang menjadi objek penertiban memiliki luas sekitar 1.600 hingga 1.601 hektare. Sebelumnya, kawasan tersebut berada dalam penguasaan PT Mutiara Intan Permai.
Pengambilalihan kawasan PIK 2 turut membuka kembali perdebatan mengenai tata ruang dan perlindungan lingkungan.
Pengembangan proyek berskala besar di kawasan hutan lindung sebelumnya menuai kritik karena dinilai berpotensi mengganggu ekosistem pesisir.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi alih fungsi hutan, berkurangnya daerah resapan air, risiko banjir, hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar.
Setelah pemasangan plang pada Maret 2026, perhatian publik kembali menguat menjelang akhir tahun. Persoalan pemulihan fungsi ekologis kawasan dan kelanjutan pemanfaatan lahan menjadi bagian dari sorotan.
Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan lobi pengembang untuk tetap mengelola kawasan tersebut.
Pertanyaan mendasar pun belum kehilangan relevansinya: bagaimana kawasan hutan lindung milik negara seluas 1.601 hektare bisa berada dalam penguasaan korporasi swasta, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya secara hukum?[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.