KPK Usut Dana Operasional Direktorat P2 Bea Cukai

FAKTANASIONAL.NET - Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kini semakin meluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengulik pengelolaan dana operasional Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2). Unit ini bertugas menangani berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Guna menelusuri aliran dana tersebut, penyidik KPK memeriksa dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial AZR dan MWA. Pemeriksaan kedua saksi ini berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kehadiran kedua saksi tersebut di Jakarta. "Kedua saksi hadir dan didalami penyidik terkait pengelolaan dana operasional Direktorat P2," ujar Budi.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara korupsi yang sebelumnya menyeret Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda (GHH), sebagai tersangka. Kendati demikian, KPK belum membeberkan secara terperinci besaran anggaran maupun aliran dana operasional yang sedang diselidiki. Kasus ini berakar dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026.

Seiring berjalannya waktu, penyidikan terus berkembang hingga menerbitkan sprindik baru pada Juli 2026. Sejumlah pejabat tinggi Bea Cukai dan pihak swasta turut ditetapkan sebagai tersangka. Nama-nama seperti Kakanwil Bea Cukai Sumbagbar Rizal hingga pemilik Blueray Cargo John Field masuk dalam daftar tersangka sebelumnya.

Selain kasus tersebut, KPK juga mengusut dugaan korupsi sektor cukai yang berkaitan dengan PT Djarum. Lembaga antirasuah telah menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus, Kantor PT Djarum, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY pada akhir Oktober 2026. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti penyimpangan sektor cukai yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Meski sama-sama merupakan pengembangan kasus di tubuh Bea Cukai, KPK menyatakan belum ada keterangan resmi yang menghubungkan pemeriksaan dana operasional Direktorat P2 dengan dugaan aliran dana dari PT Djarum. KPK berkomitmen untuk terus mendalami semua temuan baru secara profesional demi mengusut tuntas jaringan korupsi tersebut.[ayu]