LPSK Terima Delapan Permohonan Perlindungan Kasus Penyadapan Prabowo
LPSK mengonfirmasi delapan saksi kasus penyadapan Presiden Prabowo telah mengajukan permohonan perlindungan hingga Kamis (12/11/2026), di mana seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi murni tanpa ada Justice Collaborator.
FAKTANASIONAL.NET - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, memberikan keterangan resmi pada Kamis, 12 November 2026. Ia mengonfirmasi bahwa instansinya telah menerima total delapan permohonan perlindungan hukum.
Seluruh permohonan tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai saksi dalam perkara hukum ini.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi," ujar Sri Suparyati dalam keterangan tertulisnya.
Meskipun demikian, pihak LPSK menyatakan masih memerlukan waktu tambahan. Saat ini, seluruh berkas permohonan tersebut masih berada dalam tahap penelaahan mendalam.
Selain itu, hingga laporan ini dirilis, LPSK mencatat belum ada permohonan perlindungan yang masuk dari pihak dengan status Justice Collaborator atau saksi pelaku.
Kendati begitu, lembaga negara ini tetap membuka pintu lebar-lebar. LPSK siap menerima pengajuan dari kategori status hukum lain jika dinamika penyidikan kasus terus berkembang.
Sebagai langkah lanjutan, LPSK terus membangun koordinasi intensif bersama para penyidik kepolisian. Kerja sama ini bertujuan menggali informasi serta meninjau kebutuhan mendesak para pemohon.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
