Fakta Nasional

Kurang Rp514 Triliun, Kemenkeu Berpacu Kejar Target Penerimaan Pajak 2026

FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mengumpulka…

Penulis: Aditya Monday, 16 November 2026 📖 2 menit
Kurang Rp514 Triliun, Kemenkeu Berpacu Kejar Target Penerimaan Pajak 2026
Kurang Rp514 Triliun, Kemenkeu Berpacu Kejar Target Penerimaan Pajak 2026/Beritasatu

FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, capaian tersebut setara 76,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Sementara itu, outlook penerimaan hingga akhir tahun dipatok Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN. Dengan demikian, kekurangan penerimaan yang perlu dikejar masih mencapai ratusan triliun rupiah.

"Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jeneral Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).

Kemenkeu mencatat penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut berasal dari sejumlah komponen pajak dengan kontribusi berbeda.

Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Peningkatan ini didorong aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

Selanjutnya, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun. Angka tersebut meningkat 39,1 persen berkat konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, PPh Migas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 84,7 persen dengan realisasi Rp48,88 triliun. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya harga minyak bumi.

Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan ekonomi digital lainnya juga menyumbang Rp14,1 triliun melalui PPh dan PPN.

Di tengah pertumbuhan tersebut, beberapa komponen justru mengalami penurunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun akibat pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.

Pajak Lainnya Non Deposit terkoreksi 9 persen menjadi Rp7,1 triliun. Deposit Pajak juga merosot 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun. Penurunan ini antara lain dipengaruhi peningkatan pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang semestinya.

Suahasil menegaskan, kekurangan Rp514 triliun akan dikejar untuk mendukung pembiayaan belanja negara. Ia pun meminta dukungan masyarakat dan media agar penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan.

"Rp514 triliun dipakai buat apa, untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," imbuhnya.

Ia turut mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakan.

"Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara," ujarnya.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK