Kemnaker Siapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Mulai 2027

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap rencana pemerintah untuk menunjuk lembaga khusus sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak pekerja, terutama ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan menyiapkan dana pesangon yang nantinya dititipkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Pemerintah memberikan masa transisi hingga Oktober 2027 agar perusahaan mulai mengalihkan pengelolaan dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan aturan baru ini dirancang untuk melindungi pekerja sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.

"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026, Jumat (13/11).

Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253. Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi PHK.

Indah menjelaskan, perhitungan kewajiban pesangon harus dilakukan sejak perusahaan merekrut pekerja tetap atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.

Pemerintah menargetkan lembaga pengelola DCP terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun. Skema ini berlaku untuk menjamin pembayaran hak akibat PHK, kecuali PHK karena memasuki usia pensiun bagi pekerja yang belum mengikuti program pensiun.

Indah menyebut keberadaan DCP sebagai perlindungan konkret agar pekerja tidak kehilangan hak ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau melakukan PHK massal.

"Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian-mohon maaf-seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar," beber Indah.

Meski diwajibkan, usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian dari ketentuan penyediaan DCP. Sementara itu, perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksinya mencakup peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Selain itu, perusahaan yang terbukti tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak pekerja yang terkena PHK juga dapat dikenai sanksi pidana.[dit]