Temuan Dugaan KUR Salah Sasaran di Mandiri dan BSI, CBA: Potensi Kerugian Negara Rp16,3 Miliar
FAKTANASIONAL.NET – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di dua bank milik negara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut CBA, program pembiayaa…
FAKTANASIONAL.NET – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di dua bank milik negara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut CBA, program pembiayaan bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu diduga justru dinikmati ribuan aparatur negara, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI hingga anggota Polri.
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut hasil penelusuran lembaganya menemukan potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran subsidi KUR yang diduga salah sasaran mencapai Rp16.395.066.069 atau sekitar Rp16,3 miliar.
Dari hasil penelusuran tersebut, BSI diduga menyalurkan KUR kepada 335 debitur yang berstatus ASN, TNI, dan Polri. Penyaluran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dari subsidi sebesar Rp868.541.859.
Sementara itu, dugaan penyimpangan dengan nilai lebih besar ditemukan di Bank Mandiri. CBA mencatat sebanyak 2.999 rekening debitur berstatus ASN diduga menerima fasilitas KUR. Nilai subsidi yang berpotensi merugikan keuangan negara dari penyaluran tersebut mencapai Rp15.526.524.210 atau sekitar Rp15,5 miliar.
Uchok menilai temuan ribuan ASN sebagai penerima KUR tersebut merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
"Angka 2.999 ASN itu bukan salah ketik dan bukan salah input. Jumlahnya sudah seperti satu batalyon yang kompak mengajukan KUR bersama-sama. Jangan-jangan mereka punya grup WhatsApp bernama 'KUR Berjamaah'," sindir Uchok dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Menurut Uchok, penyaluran KUR semestinya mengikuti ketentuan yang berlaku. Program tersebut dirancang untuk membantu pelaku UMKM produktif dan layak mendapatkan pembiayaan guna memperkuat kapasitas usaha serta meningkatkan pendapatan.
Karena itu, dugaan keterlibatan ASN, TNI, dan Polri sebagai penerima fasilitas KUR dinilai perlu ditelusuri. Pasalnya, aparatur negara memiliki penghasilan tetap serta sejumlah fasilitas pendapatan yang bersumber dari anggaran negara.
"Syaratnya sudah sangat jelas. KUR itu untuk UMKM, bukan untuk pihak yang setiap bulan sudah menerima gaji tetap, tunjangan, THR, gaji ke-13, hingga jaminan pensiun dari negara," tegasnya.
CBA juga mengingatkan agar Bank Mandiri dan BSI tidak menjadikan keterbatasan akses terhadap basis data kepegawaian pemerintah sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab atas dugaan salah sasaran tersebut.
Uchok berpandangan, proses verifikasi calon debitur merupakan bagian penting dari tata kelola penyaluran kredit bersubsidi. Karena itu, perbankan harus mampu memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi persyaratan program KUR.
"Meskipun Bank Mandiri dan BSI nantinya berdalih tidak memiliki akses terhadap database ASN sehingga tidak mengetahui status pekerjaan calon debitur, kasus ini tetap harus diselidiki secara tuntas oleh Kejaksaan Agung," ujarnya.
CBA mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan penyaluran KUR di kedua bank tersebut, termasuk menelusuri proses verifikasi debitur, mekanisme pencairan pembiayaan, serta pembayaran subsidi yang menggunakan uang negara.
Menurut CBA, jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi perbankan, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan tata kelola program pembiayaan pemerintah.
CBA menilai pengusutan secara menyeluruh diperlukan agar subsidi KUR benar-benar diterima masyarakat pelaku UMKM yang berhak, bukan justru dinikmati pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima.[Zul]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.