Fakta Nasional

MPR Jadwalkan Pemilihan Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026, Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama

FAKTANASIONAL.NET - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut sekaligus menjadi agenda pengesahan…

Penulis: Aditya Monday, 16 November 2026 📖 2 menit
MPR Jadwalkan Pemilihan Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026, Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama
Presiden Prabowo Subianto/Instagram

FAKTANASIONAL.NET - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut sekaligus menjadi agenda pengesahan dan pelantikan calon wakil presiden yang terpilih.

Keputusan itu diambil setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menjelaskan, terdapat empat keputusan penting dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong.

"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ungkap Muzani.

MPR akan mengirimkan surat kepada Prabowo pada Jumat (13/11/2026) agar segera menyampaikan dua nama kandidat pengganti Gibran. Setelah diterima, kedua nama tersebut akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR.

Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari sejak menerima surat permintaan tersebut untuk menyerahkan nama calon wakil presiden.

Tim verifikasi yang dibentuk MPR beranggotakan 36 orang dan dipimpin salah seorang pimpinan MPR. Tugasnya memastikan seluruh persyaratan calon terpenuhi.

Selain itu, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama. Tim ini dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dan melibatkan perwakilan fraksi serta Kelompok DPD. Tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Meskipun konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima, Muzani menegaskan bahwa pengisian jabatan perlu dilakukan secepat mungkin.

"Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar," tutupnya.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Kedatangannya diterima langsung oleh Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI.

"Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujar Muzani.

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri tanpa menyebutkan alasan spesifik.

Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan. Gibran juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan dirinya.

Surat tersebut diterima pukul 11.26 WIB. Setelah itu, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan.

Dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, jabatan wakil presiden dinyatakan kosong terhitung sejak Kamis, 12 November 2026. Proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK