Penataan Ulang Distribusi ASN Wajib Didahulukan Ketimbang Rekrutmen Baru
Pemerintah didesak membenahi distribusi dan pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh sebelum melanjutkan rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Optimalisasi talenta internal serta redistribusi berbasis data dianggap jauh lebih mendesak untuk mengatasi ketimpangan pegawai antarwilayah.
FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah berencana membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Kebijakan ini menyasar beberapa formasi penting, seperti Polisi Hutan, Manggala Agni, serta tenaga pendidik di sekolah terintegrasi dan Sekolah Unggul Garuda.
Kendati demikian, para pengamat menilai penambahan pegawai baru tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Persoalan utama birokrasi di tanah air sering kali bukan pada kekurangan jumlah pegawai secara nasional, melainkan ketimpangan persebaran dan kesesuaian kompetensi.
Dalam diskusi bersama sejumlah instansi pembina jabatan fungsional pada 12 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rekomendasi kebutuhan formasi. Langkah ini diperlukan agar penempatan pegawai benar-benar menyentuh unit kerja yang membutuhkan.
Kondisi ketimpangan ini sudah lama terjadi, seperti kasus persebaran tenaga pengajar yang tidak merata di berbagai daerah. Secara agregat jumlah guru terlihat cukup, namun rasio di lapangan sangat bervariasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pentingnya validasi data hingga tingkat unit kerja.
Pemerintah diingatkan agar tidak terburu-buru menambah jumlah aparatur tanpa evaluasi mendalam. Kebijakan redistribusi pegawai harus digeser dari sekadar menutup celah jumlah (quantity gap) menuju pemenuhan mutu keahlian (quality gap).
Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2022 telah mengatur dasar hukum untuk melakukan realokasi pegawai. Integrasi data antara instansi terkait, BKN, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi kunci utama.
Pada akhirnya, rekrutmen CPNS 2026 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola birokrasi. Birokrasi yang kuat ditentukan oleh ketepatan penempatan talenta, bukan sekadar membengkaknya jumlah pegawai di instansi pemerintahan.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
