Fakta Nasional

Riwayat Penyadapan Pemimpin Indonesia Dari Masa ke Masa

Isu penyadapan Presiden Prabowo Subianto menambah daftar panjang skandal spionase yang pernah menyasar para pemimpin tinggi Indonesia, termasuk Habibie, SBY, dan Jokowi.

Penulis: argenteaayu Tuesday, 03 November 2026 📖 2 menit
Riwayat Penyadapan Pemimpin Indonesia Dari Masa ke Masa

FAKTANASIONAL.NET - Isu dugaan penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto kembali membuka lembar hitam sejarah spionase politik di Indonesia. Isu ini mencuat bersamaan dengan kabar pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri sejak Senin, 2 November 2026. Informasi yang beredar luas menyebutkan bahwa penyadapan tersebut tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah ketua umum partai politik nasional.

Hingga Selasa, 3 November 2026, pihak Istana Kepresidenan maupun Mabes Polri belum memberikan konfirmasi resmi terkait kebenaran kabar tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, saat dimintai keterangan mengenai isu pengamanan perwira tinggi itu, menyatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Praktik spionase terhadap pemimpin tertinggi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum era pemerintahan saat ini, sejumlah presiden pendahulu pernah mengalami pengalaman serupa yang mengguncang stabilitas politik nasional.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1999, publik digemparkan oleh kebocoran rekaman percakapan telepon antara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib. Percakapan tertanggal 10 Desember 1998 itu berkaitan dengan pemeriksaan mantan Presiden Soeharto. Menteri Sekretaris Negara saat itu, Akbar Tandjung, mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran privasi. Kendati demikian, keaslian rekaman sempat diperdebatkan dan Andi Ghalib membantah isi percakapan tersebut. Identitas pelaku penyadapan juga tidak pernah terungkap secara pasti ke publik.

Skandal spionase yang jauh lebih besar terjadi pada era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 18 November 2013, dokumen rahasia dari mantan kontraktor intelijen AS, Edward Snowden, membongkar operasi penyadapan intelijen Australia terhadap SBY pada Agustus 2009. Badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, dilaporkan melacak ponsel SBY beserta sejumlah orang terdekatnya, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengungkapan itu memicu krisis diplomatik yang sangat serius antara Jakarta dan Canberra. Pemerintah Indonesia langsung menarik pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Pada 20 November 2013, SBY secara resmi mengumumkan penghentian sementara sejumlah kerja sama strategis dengan Australia, termasuk pertukaran informasi intelijen dan latihan militer bersama.

Pengalaman tidak menyenangkan mengenai alat sadap juga pernah dialami oleh Joko Widodo (Jokowi) sebelum menjabat sebagai presiden. Pada Februari 2014, saat masih aktif bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mendapati tiga alat penyadap terpasang di rumah dinasnya. Perangkat pengintai tersebut ditemukan di kamar tidur, ruang tamu pribadi, serta ruang makan. Walaupun sempat mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, identitas pihak yang memasang perangkat itu tidak pernah terungkap secara terbuka.

Menariknya, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya pernah secara khusus mewanti-wanti jajaran menteri Kabinet Merah Putih agar waspada terhadap ancaman penyadapan. Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024, atau sekitar dua pekan pasca pelantikannya.

Dalam arahannya saat itu, Prabowo mempersilakan para menteri untuk menghubunginya secara langsung apabila membutuhkan instruksi penting. Kendati demikian, ia secara tegas mengingatkan agar urusan yang bersifat rawan tidak dibicarakan melalui sambungan telepon seluler. "Jadi, silakan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan. Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar," ujar Prabowo kala itu, sebagaimana tercatat dalam transkrip resmi Sekretariat Kabinet.

Kini, dua tahun berselang dari peringatan tersebut, isu dugaan penyadapan justru dikabarkan mendarat di lingkar terdekat Istana. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan dan keterangan resmi dari pihak berwenang guna menguak kebenaran di balik rumor keamanan tingkat tinggi ini.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK