Sekjen PBB Antonio Guterres: Perdamaian Dunia Mustahil Terwujud di Planet yang Terbakar

FAKTANASIONAL.NET - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa krisis iklim harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola dunia. Menurutnya, upaya menciptakan perdamaian global tidak akan berhasil apabila kerusakan lingkungan terus mengancam kehidupan manusia.

Pernyataan tersebut disampaikan Guterres dalam pidato perpisahannya pada Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Jumat (13/11). Forum tersebut menjadi konferensi iklim terakhir yang dihadirinya sebagai Sekjen PBB.

"Anda tidak bisa membangun perdamaian di planet yang terbakar," kata Guterres.

Ia juga mengingatkan bahwa krisis iklim dapat menggagalkan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan merampas harapan generasi muda terhadap masa depan yang lebih baik.

"Anda tidak bisa menghapus kemiskinan ketika bencana iklim terus membuat masyarakat kembali ke dalamnya. Anda juga tidak bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada generasi muda sambil menghancurkan sistem alam yang menjadi penopang masa depan tersebut," lanjut dia.

Selama memimpin PBB, Guterres dikenal vokal menyuarakan persoalan perubahan iklim. Ia berulang kali mengkritik perusahaan bahan bakar fosil serta pemerintah yang dinilai belum mengambil langkah serius untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masa jabatannya dijadwalkan berakhir pada akhir Desember. Namun, hingga kini belum diketahui siapa yang akan menggantikannya. Situasi pemilihan penerus tersebut turut diwarnai upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memasukkan kandidat pilihannya.

Dalam pesannya kepada calon penerus, Guterres menekankan bahwa perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan. Krisis tersebut memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, hingga keamanan berbagai negara.

"Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada satu bidang kehidupan. Krisis ini memicu kemarahan dan perpindahan penduduk di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim juga menghapus capaian pembangunan yang telah dibangun selama puluhan tahun dan membuat negara semakin terbebani utang," ujar dia.

"Krisis ini memperburuk persaingan untuk mendapatkan lahan dan air. Dampaknya juga memicu ketidakstabilan dan semakin mengancam keberlangsungan hidup masyarakat bahkan negara," lanjut Guterres.

Dalam pandangan Guterres, penanganan krisis iklim tidak boleh ditempatkan sebagai agenda tambahan. Sebaliknya, aksi iklim harus menjadi bagian penting dari seluruh pekerjaan PBB.

COP31 juga diharapkan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya memenuhi 35 persen kebutuhan energi final dunia melalui listrik pada 2035 sebagai langkah mengurangi emisi karbon global.

Selain itu, negara-negara peserta diharapkan menyepakati upaya menekan emisi metana, mempercepat penghentian penggunaan bahan bakar fosil, serta menjamin pendanaan bagi negara berkembang yang menghadapi dampak bencana iklim.

Meski demikian, rangkuman pandangan sejumlah negara menunjukkan bahwa proses mencapai kesepakatan masih menghadapi tantangan. Australia menjadi salah satu negara yang mengalami kesulitan dalam mendorong tercapainya kesepakatan menjelang berakhirnya perundingan pada Jumat pekan depan.[dit]