Langkah ini juga menambah beban penyidik untuk mengumpulkan bukti secara intensif, sehingga hasil penyidikan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan laut yang berdampak pada perekonomian dan administrasi pemerintah daerah.
Walaupun kendala administrasi sudah mulai muncul, Kejagung berupaya segera berkoordinasi dengan unit pidana khusus (Pidsus) guna memproses berkas perkara ketika dokumen lengkap diterima.
Namun, pertanyaan mengenai batas waktu penyampaian berkas menjadi persoalan tersendiri, mengingat batas 14 hari sejak dokumen dikembalikan masih jadi perdebatan di kalangan penyidik.
Terlepas dari tantangan yang ada, diharapkan proses hukum berjalan adil sehingga semua bukti dapat terungkap secara menyeluruh demi kepentingan hukum dan keadilan bagi masyarakat.[dit]
