Jika tidak segera diselesaikan, ia menilai akan menyebabkan lemahnya akuntabilitas lembaga eksekutif sekaligus menciptakan kebingungan implementasi program lintas kementerian.
“Kalau tidak dilengkapi, kami kesulitan mengaitkan antara sasaran, pelaksana, dan anggarannya. Evaluasi menjadi tidak objektif,” tegas Dolfie.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta Bappenas segera melengkapi dokumen RKP dengan menyajikan data pemetaan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait supaya pembahasan panitia kerja (panja) berjalan lebih efektif.
Menutup pernyataannya, Dolfie menekankan masukan ini adalah upaya DPR melalui Banggar DPR RI untuk mendorong perencanaan anggaran yang lebih transparan, berbasis kinerja, dan terukur.
Harapan dia, pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, namun juga bisa memastikan kementerian/lembaga yang bertanggungjawab mengeksekusi dengan kejelasan dukungan sumber daya.[zul]
