JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk mencabut program Rereongan Sapoe Sarebu yang meminta masyarakat menyumbang Rp1.000 per hari. Program ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 149 Tahun 2025 dan melibatkan ASN, pelajar, hingga masyarakat umum.
Khozin menilai, pemerintah daerah seharusnya menjadi fasilitator gerakan sosial, bukan pihak yang secara langsung menghimpun dana publik.
Menurutnya, pengumpulan dana masyarakat mesti dilakukan oleh pihak independen di luar struktur pemerintahan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. “Sebaiknya, penggalangan dana dilakukan oleh lembaga sosial dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas,” ujar Khozin, dilansir pada 14 Oktober 2025.
