Mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Penetapan status ini akan menjadi dasar kelanjutan proses hukum, apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan karena tidak cukup bukti. KPK menegaskan proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai koridor hukum.[dit]
Polah koruptif Suhadirman berlanjut pada 2026. Ia diduga kembali meminta “syarat” berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar kepada calon yang ingin menduduki posisi Sekretaris Daerah…
Perkara ini bermula saat audit BPK atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim TA 2025 menemukan pelanggaran material. Untuk menutupi temuan tersebut, pihak Pemkab melalui perantara diduga melakukan negosiasi dengan pihak…
Hamdi menjabarkan hal-hal krusial yang perlu dilakukan KPK, yaitu segera menyita surat usulan, peta polygon, daftar penerima manfaat, register surat masuk, disposisi menteri, nota dinas, notulensi rapat, hingga rekam komunikasi…
Menurutnya, setiap pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan alat bukti, fakta hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas….
