Selain itu, PP ini juga disusun untuk menyelaraskan aturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi menduduki jabatan yang tidak relevan dengan tugas kepolisian.
Regulasi baru ini diharapkan dapat menggantikan serta menata ulang posisi-posisi yang sebelumnya memicu polemik. Mengenai kemungkinan revisi UU Polri di masa depan, Yusril menyebut hal tersebut sangat bergantung pada rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Fokus saat ini adalah memastikan transisi berjalan lancar tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh MK.[dit]
