Publik boleh marah. Bahkan publik wajib mengkritik. Tetapi adilkah jika keterbukaan data dianggap sebagai dosa, sementara puluhan tahun pembiaran dianggap normal?
Dalam logika kebijakan publik, sistem baru yang dibangun hampir selalu menciptakan ilusi “krisis”. Bukan karena masalah baru muncul, melainkan karena masalah lama yang tersembunyi akhirnya terdeteksi.
Semakin transparan suatu sistem, semakin bising pula statistiknya. Semakin rapi pelaporannya, semakin besar pula angka yang terlihat di permukaan.
Ini bukan berarti negara boleh berlindung di belakang dalih transparansi untuk menghindari tanggung jawab. Tidak. Justru sebaliknya. Karena data kini terbuka, negara tak lagi punya alasan untuk lari dari perbaikan. Vendor bisa diaudit, SOP bisa dikoreksi, dapur bisa ditutup, dan sistem bisa diperbaiki berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Yang berbahaya adalah ketika publik menuntut kesempurnaan instan dari sistem yang baru berjalan, sambil merindukan masa lalu yang “tenang” karena tidak ada data. Ketika tidak ada laporan, bukan berarti tidak ada korban. Ketika tidak viral, bukan berarti tidak ada penderitaan.
MBG mungkin sedang sakit. Tapi setidaknya, sakitnya kini terdiagnosis, tidak disembunyikan. Dan dalam kebijakan publik, diagnosis yang jujur, betapapun menyakitkan, selalu lebih berharga daripada ilusi sehat yang dibangun di atas pembiaran.
Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa angkanya besar? Melainkan apakah negara berani menggunakan keterbukaan ini untuk benar-benar memperbaiki sistem, atau malah mundur karena takut pada angka yang selama ini memang ada, tetapi sekarang baru terlihat?[***]
Oleh : R. Haidar Alwi, (Pemikir Bangsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB).
