“Pencapaian target penurunan stunting hingga 10 persen memerlukan kerja luar biasa. Masalah gizi kronis ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan,” tegas Syarifuddin.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi “keroyokan” yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari dinas ketahanan pangan untuk memastikan ketersediaan nutrisi, perbaikan sanitas lingkungan, hingga penguatan ekonomi keluarga di tingkat akar rumput.
Selain isu stunting, pertemuan tersebut juga mengevaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah mencatat adanya riak penolakan dari sejumlah pondok pesantren terkait teknis pelaksanaan program nasional tersebut.
Menyikapi hal ini, Pemprov Kalsel memilih pendekatan yang lebih humanis dan dialogis daripada sekadar memberikan instruksi satu arah. Jalur komunikasi dibuka lebar untuk mendengarkan aspirasi para pimpinan pondok pesantren.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap hambatan komunikasi dapat terkikis sehingga manfaat program peningkatan gizi nasional tersebut dapat diterima merata tanpa menimbulkan resistensi sosial di tengah masyarakat religi Kalsel.
Kunjungan Komisi IX DPR RI ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi daerah dalam mengatasi kendala anggaran dan regulasi.
Sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah menjadi kunci utama agar Kalimantan Selatan tidak hanya sukses mengejar target angka di atas kertas, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Krisis Stunting di Mata Prabowo: Ironi 25 Persen Anak Indonesia yang Terungkap di Washington
