Baca Juga: Kemarahan Rakyat Jateng Dipalak Pemprov Lewat Kenaikan Pajak
Nah, di sinilah Indonesia masuk adegan. Sehari sebelum vonis MA, 19 Februari 2026, Prabowo Subianto terbang ke Washington dan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade dengan Trump.
Hasilnya terdengar mengkilap. Tarif AS untuk produk Indonesia dipatok 19% (turun dari ancaman 32%), ribuan pos tarif jadi 0% untuk sawit, kopi, kakao, karet, tekstil, elektronik, hingga komponen pesawat. Indonesia membalas dengan tarif 0% untuk lebih dari 99% barang AS, dari traktor, iPhone, daging sapi, sampai Boeing. Plus komitmen belanja US$33 miliar produk Amerika dan akses mineral kritis. “Win-win,” kata Prabowo. “New golden age,” kata Trump.
Lalu sehari kemudian, fondasi IEEPA yang menopang reciprocal tariffs itu dibatalkan MA. Di sinilah pertanyaan besar muncul, apakah kesepakatan Indonesia ikut goyah? Secara teknis, perjanjian bilateral tetap ada sebagai dokumen politik dan diplomatik.
Namun jika tarif reciprocal berbasis IEEPA tidak sah, implementasinya harus mencari payung hukum lain, misalnya lewat Section 232 atau instrumen perdagangan berbeda. Gedung Putih bilang tenang, opsi masih ada. Pasar bilang, kita lihat saja.
So, Indonesia bagaimana? Untuk saat ini, kesepakatan belum otomatis batal. Tapi ia berdiri di atas lanskap hukum yang sedang bergerak. Jika tarif 19% itu harus disesuaikan atau diganti skema lain, maka negosiasi lanjutan bisa terjadi. Sementara tarif global 10% versi Section 122 ikut menambah lapisan drama.
Inilah geopolitik 2026. Angka-angka beterbangan—25%, 10–30%, 19%, 10% global, refund US$175 miliar, komitmen belanja US$33 miliar, sementara para pemimpin saling puji dan saling sindir. MA membatalkan satu bab, Gedung Putih membuka bab baru. Indonesia sudah tanda tangan, dan dunia menunggu, apakah ini benar “golden age” atau sekadar trailer sebelum sekuel yang lebih heboh?
Baca Juga: Cerpen “Kisah Tragis Tewasnya Kapten Egon”
Oleh : Rosadi Jamani (Ketua Satupena Kalbar)
*Disclaimer : Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi
