Ketiganya memiliki konsekuensi ekonomi. Pemotongan belanja lain dapat menghambat pembangunan jangka panjang, peningkatan utang menambah tekanan fiskal di masa depan, sementara kenaikan pajak dapat menekan aktivitas ekonomi.
“Dengan kata lain, setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG membawa implikasi langsung terhadap pilihan kebijakan fiskal lainnya,” ungkap Hamdi.
Tekanan terhadap ruang fiskal juga terlihat dari perbandingan dengan defisit APBN. Dengan defisit sekitar Rp698 triliun, biaya MBG sebesar Rp335 triliun setara hampir setengah dari nilai defisit tersebut.
Angka ini menggambarkan bahwa skala program ini cukup besar untuk mempengaruhi posisi fiskal negara secara keseluruhan.
Dalam konteks stabilitas fiskal, program sebesar ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai faktor utama yang membentuk struktur APBN.
Selain itu, sekitar Rp67 triliun dari anggaran MBG ditempatkan dalam bentuk reserve output. Dana ini tidak langsung terikat pada output program tertentu dan dapat dicairkan melalui keputusan eksekutif.
Dari sisi manajemen anggaran, mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program.
Namun dari perspektif ruang fiskal, porsi cadangan yang besar berarti sebagian anggaran tidak memiliki batas penggunaan yang sangat ketat, sehingga potensi ekspansi belanja dapat terjadi selama pelaksanaan program.
“Dengan demikian, persoalan utama MBG bukan hanya soal program makan itu sendiri, melainkan dampaknya terhadap struktur fiskal negara,” ungkap Hamdi.
Ketika satu program menyerap hampir sembilan persen dari APBN, mengambil hampir sepertiga anggaran pendidikan, dan nilainya setara hampir setengah defisit negara, konsekuensinya adalah penyempitan ruang fiskal yang signifikan.
“Dalam situasi fiskal yang sudah dipenuhi berbagai kewajiban tetap, kebijakan sebesar ini secara otomatis memperkecil kemampuan negara untuk menyesuaikan anggaran ketika menghadapi tekanan ekonomi, krisis, atau kebutuhan pembangunan lainnya di masa depan,” pungkas Hamdi.[zul]
