“Jakarta akan mengeluarkan instrumen hal yang berkaitan dengan perpajakan yang lebih kompetitif, lebih menarik sehingga tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini, kita memberikan relaksasi,” ungkapnya.
Paket kebijakan ini diharapkan dapat segera diumumkan guna memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat kelas menengah ke bawah.
Keamanan Energi dan Kebutuhan Dasar
Selain sektor fiskal, perhatian khusus juga diberikan pada sektor energi. Terganggunya rantai pasok global akibat perang di Timur Tengah dikhawatirkan akan memicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas subsidi.
Sebagai langkah jangka panjang, Jakarta mulai mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan.
“Pemerintah DKI Jakarta secara khusus kami juga memantau hal yang berkaitan dengan BBM dan juga dengan LPG 3 kilogram karena ini adalah kebutuhan yang sangat dasar,” tandas Pramono.
Melalui sinergi kebijakan pajak dan pengawasan energi, Pemprov DKI optimis dapat mempertahankan ketahanan ekonomi Jakarta hingga akhir tahun 2026 meskipun dibayangi oleh krisis pangan dan energi global.
