FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah proaktif guna membentengi stabilitas ekonomi warga dari guncangan eksternal.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya tengah merancang paket kebijakan fiskal khusus untuk merespons ketidakpastian geopolitik global dan ancaman iklim yang melanda ibu kota.
Dua Tantangan Besar di Depan Mata
Dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan I Tahun 2026 di Balai Kota, Jumat (17/4/2026), Pramono mengidentifikasi dua variabel utama yang dapat mengganggu ritme pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam waktu dekat, yakni konflik bersenjata di Timur Tengah dan fenomena El Nino.
“Di tengah dinamika global yang tidak gampang, ada dua yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah geopolitik perang di Middle East yang belum tahu dan kapan akan selesai. Yang kedua sebentar lagi kita akan memasuki El Nino yang panjang dari April sampai dengan September,” ujar Pramono.
Relaksasi Pajak sebagai Instrumen Penahan Beban
Untuk meminimalisir dampak tersebut, Pemprov DKI berencana memberikan insentif berupa pemotongan pajak daerah.
Kebijakan ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan dunia usaha tetap memiliki ruang napas di tengah tekanan ekonomi dunia.
Pramono mengungkapkan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan instrumen perpajakan Jakarta jauh lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
