Bahkan jika seluruh pembangunan dapur SPPG dianggap sebagai investasi nasional baru, dampaknya tetap kecil.
Jumlah SPPG naik dari sekitar 19.188 unit pada awal Januari 2026 menjadi sekitar 27 ribu unit pada akhir Maret 2026. Dengan estimasi investasi Rp2,5–6 miliar per unit, total investasi pembangunan SPPG selama Triwulan I-2026 diperkirakan hanya sekitar Rp19,5–46,9 triliun.
Ketika dibandingkan dengan total investasi nasional Triwulan I-2026 sebesar Rp1.750,5 triliun, kontribusinya hanya sekitar 1–3 persen dari total investasi nasional.
Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya sekitar 0,02–0,05 persen.
Sementara itu, pemerintah juga harus menanggung biaya operasional permanen yang sangat besar. Jika insentif SPPG mencapai Rp6 juta per hari dan jumlah SPPG sekitar 27 ribu unit, maka negara berpotensi menggelontorkan Rp162 miliar per hari atau sekitar Rp38,8 triliun per tahun (20 hari operasional per bulan) hanya untuk menopang operasional dapur.
Ini memperlihatkan bahwa MBG bukan mesin pertumbuhan ekonomi, melainkan mesin pembakaran fiskal raksasa yang membutuhkan injeksi APBN terus-menerus agar tetap hidup.
Masalah paling seriusnya adalah pemerintah mulai membangun ilusi ekonomi berbasis nominal besar:
- Rp55 triliun serapan
- Rp1 triliun per hari
- 1,8 juta pekerja
- 27 ribu dapur
- ratusan miliar transaksi pangan
- dan ribuan pembangunan SPPG.
Padahal ketika seluruh angka dimasukkan ke dalam ukuran ekonomi Indonesia yang mencapai Rp6.187 triliun hanya dalam satu triwulan, dampaknya menyusut drastis.
Jadi, MBG bukan “kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia”. Dalam simulasi paling optimistis sekalipun, total kontribusinya kemungkinan hanya sekitar 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Yang menopang ekonomi Indonesia tetap konsumsi masyarakat luas dan investasi nasional reguler. MBG hanya menghasilkan ilusi angka besar di ruang publik, sementara dampak struktural riilnya terhadap ekonomi nasional masih sangat kecil.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
