Narasi bahwa demokrasi Indonesia sedang runtuh juga terasa berlebihan dan tidak proporsional. Faktanya, kritik terhadap pemerintah masih berlangsung sangat terbuka di ruang publik.
Media sosial dipenuhi serangan terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi tetap berlangsung. Media nasional maupun internasional tetap bebas mengkritik Presiden tanpa pembungkaman total.
Bahkan artikel The Economist sendiri dapat diakses, dibahas, dan diperdebatkan secara luas di Indonesia tanpa sensor negara. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dinamis, meskipun keras dan penuh polarisasi politik.
Yang menarik, kritik media Barat terhadap Indonesia hampir selalu menguat ketika pemerintah mulai mengambil langkah yang lebih nasionalistik dalam ekonomi.
Ketika Indonesia melarang ekspor bahan mentah melalui kebijakan hilirisasi, banyak negara Barat menggugat. Ketika Indonesia memperkuat peran negara dalam pangan dan energi, muncul tuduhan populisme dan pemborosan fiskal. Ketika Indonesia mencoba mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan global tertentu, narasi yang muncul adalah ancaman terhadap demokrasi.
Pola seperti ini menunjukkan bahwa kritik terhadap Indonesia sering kali tidak sepenuhnya netral, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi global.
Ironisnya, standar yang digunakan terhadap Indonesia sering berbeda dengan negara Barat sendiri. Ketika negara Barat memberikan subsidi besar kepada industrinya, langkah itu disebut strategic investment. Ketika Indonesia memperbesar belanja sosial untuk pangan dan gizi masyarakat, langkah itu disebut ancaman fiskal.
Ketika negara Barat memperkuat aparat keamanan demi menjaga stabilitas nasional, langkah itu dianggap perlindungan demokrasi. Namun ketika negara berkembang seperti Indonesia memperkuat kapasitas negara, hal itu justru dicurigai sebagai gejala otoritarianisme.
Standar ganda seperti inilah yang membuat kritik The Economist patut dipertanyakan objektivitasnya.
Pemerintahan Prabowo tentu tetap harus terbuka terhadap kritik, terutama terkait disiplin fiskal, transparansi anggaran, efektivitas program sosial, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.
Namun kritik yang sehat berbeda dengan pembentukan narasi pesimis yang seolah ingin menggambarkan Indonesia sedang bergerak menuju kehancuran demokrasi dan ekonomi hanya dalam hitungan bulan pemerintahan.
Analisis seperti itu terlalu prematur dan mengabaikan fakta bahwa Indonesia sedang mencoba membangun model pembangunan yang lebih mandiri di tengah perubahan tatanan global yang sangat agresif.
Negara berkembang seperti Indonesia tidak selalu harus mengikuti resep ekonomi dan politik yang disukai media Barat. Indonesia memiliki tantangan, karakter sosial, dan kebutuhan strategis yang berbeda.
Dalam konteks itulah, kritik The Economist justru dapat dibaca sebagai tanda bahwa Indonesia mulai bergerak keluar dari pola lama ketergantungan global dan mulai membangun keberanian untuk menentukan arah nasionalnya sendiri.
*Terimakasih*
