Di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Prabowo Tekan Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Pancasila

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024) sore/BPMI Setpres.

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Presiden Prabowo Subianto menegaskan supaya perencanaan dalam pembangunan nasional yang berlandaskan ekonomi Pancasila. Menurut Presiden, ekonomi Pancasila merupakan penggabungan terbaik antara pemahaman pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan.

Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam arahannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024) sore.

“Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit,” kata Presiden Prabowo.

“Pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayoman rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus menjadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Presiden menekankan pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara kolektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan ekonomi direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

“Asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita, apa yang akan kita mencapai,” imbuhnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menghapus kebocoran anggaran dan praktik korupsi yang sering menghambat pembangunan. Presiden meminta seluruh aparat pemerintahan bekerja secara bersih dan transparan dengan menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan wewenang.