JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Apakah negara sedang membangun kenyamanan rakyat, atau sedang membangun panggung yang mudah difoto?
Pertanyaan itu muncul setelah Presiden Prabowo melempar gagasan “gentengisasi” nasional, mengganti atap seng menjadi genteng tanah liat sebagai bagian dari upaya memperindah wajah Indonesia.
Di ruang publik, ide ini terdengar humanis dan masuk akal. Seng panas, bising saat hujan, cepat berkarat. Genteng terasa “lebih manusiawi”.
Tetapi kebijakan publik tidak boleh berhenti pada rasa. Kebijakan publik harus bertumpu pada prioritas, desain program, dan sumber pembiayaan yang bisa diuji.
Masalahnya jelas: sampai hari ini gentengisasi masih berdiri sebagai slogan yang besar, tetapi rincinya tipis.
Berapa rumah yang akan digentengisasi? Apakah hanya huntara pascabencana atau seluruh rumah rakyat yang atapnya seng?
Berapa biaya per unit yang ditanggung negara? Anggaran APBN yang mana yang dipakai? Sejauh ini, yang beredar baru sebatas wacana pembiayaan lewat APBN.
Dalam ruang fiskal yang menyempit, gentengisasi sebagai proyek nasional berskala masif adalah salah alamat.
Kalau pemerintah ingin tetap menjalankan, harus dipersempit, dipagari target yang ketat, dan ditundukkan pada agenda yang jauh lebih mendesak, yaitu ketahanan bencana dan kelayakan hunian, bukan estetika semata.
Gentengisasi itu seperti mengganti cat rumah ketika instalasi listriknya korsleting.
Cat baru terlihat indah. Ia membuat rumah tampak “naik kelas”. Tapi korsleting yang tidak dibereskan menunggu waktu untuk membakar semuanya.
Di negara rawan bencana seperti Indonesia, “korsleting” itu adalah kesiapsiagaan yang timpang, logistik darurat yang lemah, dan ketahanan rumah rakyat yang belum memenuhi standar aman.
Kita bisa mengubah atap. Tetapi jika perubahan atap itu menyedot energi kebijakan dan dana, sementara jangkar bencana di daerah rapuh, maka kita sedang menukar keselamatan untuk kosmetik.
*Fiskal 2026: Defisit Sudah Dipatok, Ruang Gerak Tidak Seluas Panggung*
Mari bicara angka agar kita berhenti berdebat dengan perasaan.
UU APBN 2026 menetapkan pendapatan negara sekitar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun, sehingga defisit Rp689,15 triliun.
Itu tercantum jelas di naskah undang-undang.
Angka-angka ini memberi satu pesan: program baru yang berskala nasional harus sanggup menjawab pertanyaan paling keras, “apa yang dikorbankan”.
Karena uang negara tidak muncul dari udara.
Setiap rupiah yang diarahkan ke proyek baru berarti ada rupiah lain yang tidak jadi dipakai untuk layanan dasar, untuk mitigasi, atau untuk perlindungan sosial adaptif yang dibutuhkan saat banjir, longsor, dan cuaca ekstrem makin sering terjadi.
Kita bisa menguji skala gentengisasi dengan ilustrasi sederhana.
Material genteng tanah liat saja, berdasarkan daftar harga ritel, bisa berada pada kisaran puluhan ribu rupiah per meter persegi, dan itu belum termasuk rangka, penguatan struktur, serta ongkos pemasangan.
*Bukan Sekedar Ganti Atap, Gentengisasi Beresiko tinggi untuk struktur rumah yang lemah*
Rangka untuk genteng cenderung harus lebih kuat karena bobot genteng lebih berat, konsekuensinya biaya struktur naik.
Sekarang bayangkan jika program ini menyasar ratusan ribu rumah, apalagi jutaan.
Tanpa dokumen desain dan angka resmi, publik dipaksa menebak-nebak. Dan dalam kebijakan publik, “menebak” adalah pintu awal pemborosan.
*Ketika Bencana Nyata Terjadi, Data BNPB Berbicara Lebih Keras daripada Poster*
Di saat gentengisasi masih berupa ide besar yang belum jelas targetnya, bencana tidak menunggu.
Portal Satu Data Bencana BNPB mencatat pada periode 1 Januari 2026 hingga 1 Februari 2026 saja sudah terjadi 219 kejadian bencana, lebih dari 1,3 juta orang menderita dan mengungsi, serta ribuan rumah mengalami kerusakan.
Itu baru satu bulan lebih sedikit. Ini bukan teori, ini biaya sosial yang berjalan harian.
Melihat ke belakang, BNPB juga merilis Buku Data Bencana Indonesia 2024 yang menunjukkan kerusakan fisik yang masif, termasuk puluhan ribu unit rumah rusak, ratusan fasilitas pendidikan dan kesehatan terdampak, serta ratusan jembatan rusak.
Dengan kata lain, kebutuhan kita bukan sekadar mengganti atap agar lebih sejuk. Kebutuhan kita adalah memastikan rumah rakyat tidak runtuh, akses tidak putus, layanan dasar tidak lumpuh.
