PENGADAAN sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan persoalan multidimensional yang mencakup aspek efisiensi fiskal, rasionalitas alokasi anggaran, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa, termasuk keterkaitan aktor-aktor yang berada di dalam jejaring perusahaan penyedia.
Berdasarkan data anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk rencana pengadaan 25.000 unit, harga rata-rata per unit dapat dihitung sebesar Rp 48.000.000.
Nilai ini konsisten dengan harga katalog yang berkisar antara Rp 48.840.000 hingga Rp 49.950.000 per unit, sehingga mencerminkan bahwa pengadaan dilakukan pada tingkat harga mendekati harga ritel tanpa adanya diskon signifikan, meskipun dilakukan dalam skala besar.
Dalam prinsip ekonomi pengadaan publik, pembelian dalam jumlah besar seharusnya menghasilkan penurunan harga satuan melalui mekanisme skala ekonomi, sehingga kondisi ini mengindikasikan potensi inefisiensi sejak tahap perencanaan.
Ketidakefisienan tersebut semakin terlihat ketika realisasi pengadaan hanya mencapai 21.801 unit. Dengan total anggaran tetap sebesar Rp 1,2 triliun, harga efektif per unit meningkat menjadi sekitar Rp 55.000.000.
Selisih antara harga baseline Rp 48.000.000 dan harga efektif Rp 55.000.000 menunjukkan kenaikan implisit sebesar Rp 7.000.000 per unit, yang secara agregat menghasilkan potensi inefisiensi sekitar Rp 152.607.000.000.
Hal ini menunjukkan bahwa kontrak pengadaan tidak cukup adaptif terhadap perubahan volume, sehingga penurunan jumlah unit tidak diikuti dengan penyesuaian harga satuan, yang pada akhirnya meningkatkan beban fiskal negara.
Dari sisi rasionalitas penggunaan, sepeda motor listrik tersebut diperuntukkan bagi operasional Kepala SPPG yang bersifat administratif, bukan untuk distribusi logistik utama.
Oleh karena itu, kebutuhan fungsionalnya terbatas pada mobilitas dasar, yang secara teknis dapat dipenuhi oleh kendaraan dengan spesifikasi dan harga yang lebih rendah.
Dalam skenario alternatif dengan harga Rp 20.000.000 per unit, terdapat selisih sebesar Rp 28.000.000 per unit dibandingkan harga aktual.
Dengan basis rencana 25.000 unit, potensi penghematan mencapai Rp 700.000.000.000, sedangkan berdasarkan realisasi 21.801 unit, penghematan mencapai sekitar Rp 610.428.000.000.
Nilai ini menunjukkan besarnya opportunity cost akibat pemilihan spesifikasi dan harga yang tidak optimal.
Implikasi dari selisih tersebut menjadi signifikan jika dikaitkan dengan tujuan utama program makan bergizi gratis (MBG).
Dengan asumsi biaya per porsi sebesar Rp 10.000, penghematan sebesar Rp 610,428 miliar hingga Rp 700 miliar setara dengan tambahan sekitar 61.042.800 hingga 70.000.000 porsi makanan.
Dalam siklus operasional 20 hari, jumlah tersebut dapat menjangkau sekitar 3.052.140 hingga 3.500.000 anak sebagai penerima manfaat.
