OPINI – Ada peristiwa yang tampaknya seremonial, tetapi sebenarnya menyimpan pesan keras untuk bangsa. Sidang Terbuka Senat Universitas Tanjungpura, 30 Juni 2026, di Auditorium Untan Pontianak, termasuk jenis itu. Di layar besar tertulis pengukuhan guru besar. Di bawahnya, para undangan duduk rapi. Di depan, naskah orasi ilmiah tersusun. Sekilas seperti acara kampus biasa. Tetapi tunggu dulu, wak. Di negeri yang sering ribut soal siapa paling pusat, siapa paling nasional, dan siapa paling viral, pengukuhan sembilan guru besar dari Kalimantan Barat ini justru seperti pengingat halus: ilmu tidak selalu lahir dari lampu kamera Jakarta.
Hari itu, Untan mengukuhkan sembilan guru besar dengan bidang yang beragam. Ada biokimia, administrasi publik, manajemen sumber daya manusia, proteksi tanaman, silvikultur tropika, literasi matematika, rekayasa sistem, hukum pidana, sampai kimia fisik material. Lengkap, Bang. Dari molekul sampai birokrasi. Dari hutan tropis sampai tindak pidana perdagangan orang. Dari matematika kelas sampai material masa depan. Kalau ini bukan modal akademik, lalu apa namanya? Jangan sampai kita baru percaya setelah ada orang asing menyebutnya keren dalam bahasa Inggris.
Dalam sambutan rektor, pengukuhan ini dimaknai sebagai penguatan kapasitas akademik Untan untuk menjawab persoalan masyarakat, daerah, bangsa, dan kemanusiaan. Kalimatnya terdengar resmi, tetapi isinya sangat praktis. Guru besar tidak cukup menjadi pemilik gelar. Guru besar perlu menjadi penggerak transformasi sosial. Ilmu tidak boleh tidur di rak perpustakaan. Riset tidak boleh hanya menjadi PDF yang dibaca saat akreditasi. Kampus harus hadir di sawah, hutan, sungai, sekolah, kantor pemerintah, ruang digital, dan ruang sidang kebijakan.
Di sinilah kita masuk ke kata panjang yang sering membuat lidah keseleo: ipoleksosbudhankamnas. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional. Kalau dibaca pelan, semua sektor itu membutuhkan ilmu. Ketahanan pangan perlu proteksi tanaman dan biokimia. Ketahanan energi perlu rekayasa sistem dan material. Lingkungan hidup perlu silvikultur tropika. Tata kelola butuh administrasi publik. Dunia kerja butuh manajemen SDM. Pendidikan butuh literasi matematika. Perlindungan manusia butuh hukum pidana yang peka terhadap perdagangan orang. Jadi, jangan anggap pengukuhan guru besar hanya urusan toga dan medali. Itu peta kecil tentang amunisi intelektual daerah.
Masalahnya, budaya publik kita sering aneh. Banyak elite suka bicara inovasi, tetapi cepat sekali meremehkan produk lokal. Banyak pejabat suka pidato tentang karya anak bangsa, tetapi ketika kampus daerah menawarkan gagasan, responsnya kadang datar. Kalau riset datang dari luar negeri, langsung disebut evidence based. Kalau datang dari kampus sendiri, masih ditanya, “Sudah ada contoh dari luar belum?” Nah, ini ironi yang perlu kita tertawakan sebentar, lalu kita benahi serius.
Di ruang media, ironi itu makin ramai. Tokoh publik, mulai dari kepala lembaga, SKPD, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden, hampir setiap hari tampil membawa jargon transformasi. Semua bicara hilirisasi, digitalisasi, ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan kedaulatan pangan. Bagus. Tetapi pekerjaan besar tidak selesai dengan konferensi pers. Ia selesai ketika kebijakan mau mendengar kampus, menghormati data lokal, dan tidak alergi pada kritik ilmiah. Kalau semua hanya ingin viral, maka ilmu kalah oleh potongan video tiga puluh detik.
Budaya media sosial juga punya penyakit baru: saling meng-underestimate. Produk lokal diremehkan. Kampus daerah dicurigai kurang kelas. Anak bangsa disuruh percaya diri, tetapi setiap mencoba langsung dibandingkan dengan standar luar yang kadang juga tidak dipahami. Bahkan, ada pula budaya saling lapor, saling sindir, dan saling membingkai. Publik akhirnya menonton seperti menonton drama. Bedanya, ini bukan sinetron. Ini menyangkut masa depan riset, pendidikan, lingkungan, hukum, dan martabat daerah.
