FAKTANASIONAL.NET – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, rakyat Indonesia justru dikepung krisis multidimensi yang mengancam hak-hak dasar, keselamatan jiwa, dan penghidupan.
Keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG), asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan BBM, pemadaman listrik massal, krisis air bersih, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan pembiayaan kesehatan, guncangan pasar modal, serta dugaan korupsi program pemerintah memperlihatkan kegagalan serius dalam perlindungan masyarakat dan pengelolaan negara.
Presiden Prabowo tidak bisa terus berlindung di balik alasan teknis atau menyalahkan pelaksana lapangan. Besarnya kekuasaan menuntut pertanggungjawaban politik yang sepadan.
Ironi terbesar terlihat pada program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis. Data yang disampaikan dalam rapat DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 50.059 korban keracunan dalam 560 kejadian di 36 provinsi hingga 2 September 2026.
Besarnya jumlah korban menunjukkan bahwa perluasan program belum diimbangi jaminan keselamatan yang memadai. Anak-anak yang dijanjikan perbaikan gizi justru menanggung risiko kesehatan akibat kegagalan pengamanan makanan.
Persoalan MBG semakin berat karena keselamatan penerima berjalan beriringan dengan masalah integritas pengelolaan program.
Pelimpahan enam tersangka beserta barang bukti perkara dugaan korupsi MBG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 29 September menunjukkan persoalan nyata dalam pengawasan program.
Kesalahan pidana masing-masing pihak tetap harus dibuktikan di pengadilan, tetapi pemerintah sudah berkewajiban menjelaskan bagaimana penyimpangan dapat terjadi dalam program prioritas yang menggunakan uang rakyat.
Ancaman terhadap kesehatan masyarakat diperparah oleh karhutla yang merampas ruang hidup aman. Berdasarkan pemberitaan yang mengutip Kementerian Kesehatan pada 15 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terkait karhutla, termasuk sekitar 62.400 kasus pada balita.
Angka tersebut memperlihatkan beratnya beban kesehatan akibat kebakaran, terutama bagi anak-anak yang sangat rentan terhadap paparan asap.
Pada 17 Oktober, BMKG masih mendeteksi sebaran asap di sebagian besar Sumatra dan Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Kepulauan Maluku, serta sebagian besar Papua.
Luasnya sebaran tersebut menuntut evaluasi keras terhadap pencegahan, pengendalian kebakaran, dan penegakan hukum.
Musim kemarau merupakan risiko yang dapat diperkirakan, sehingga pemerintah tidak dapat terus menjadikannya alasan ketika kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap.
Karhutla juga menjadi ancaman bagi kawasan ketika asap melintasi perbatasan, membahayakan kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, dan membebani kehidupan masyarakat negara tetangga.
Kegagalan pengendalian di Indonesia berisiko memindahkan biaya kesehatan dan kerugian ekonomi kepada masyarakat yang tidak memiliki kendali atas sumber kebakaran.
Prabowo memikul tanggung jawab untuk melindungi rakyat Indonesia sekaligus mencegah wilayah Indonesia menjadi sumber ancaman bagi kawasan.
Negara-negara ASEAN patut meminta penjelasan terbuka, langkah pengendalian yang terukur, dan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas dampak lintas batas yang terbukti terjadi.
Hubungan baik antarnegara harus diwujudkan melalui tindakan yang mencegah masyarakat kawasan menanggung akibat kebakaran berulang.
Kredibilitas kepemimpinan Indonesia dipertaruhkan apabila pemerintah gagal mengendalikan sumber asap di dalam negeri dan membiarkan dampaknya meluas ke negara tetangga.
Penderitaan harian rakyat semakin berat akibat gangguan akses energi. Pemantauan Ombudsman pada 13 Oktober menemukan antrean panjang, waktu tunggu hingga berjam-jam, dan kekosongan jenis BBM tertentu di sejumlah daerah.
