Fakta Nasional

Benny Harman Soroti Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menilai dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada unsur makar. Melalui unggahan di media sosial pada 20 November 2026, ia menyebut penggunaan pasal UU ITE kurang tepat karena adanya indikasi permufakatan jahat untuk mengambil alih kekuasaan yang sah.

Penulis: argenteaayu Saturday, 21 November 2026 📖 1 menit
Benny Harman Soroti Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo

FAKTANASIONAL.NET - Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan tajam. Persoalan hukum ini dinilai melampaui pelanggaran pidana siber biasa yang hanya dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, memberikan pandangan kritis terkait konstruksi hukum dalam perkara sensitif tersebut. Menurutnya, tindakan pengintaian komunikasi terhadap kepala negara memiliki dimensi pelanggaran konstitusional yang jauh lebih berat dan serius.

"Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika UU ITE diterapkan," tegas Benny melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada Jumat, 20 November 2026.

Politikus senior Partai Demokrat itu berpendapat bahwa aparat penegak hukum perlu melihat kasus ini dari sudut pandang keamanan negara. Penyadapan yang menyasar lingkungan kepresidenan serta sejumlah tokoh nasional patut diduga kuat sebagai bagian dari upaya perbuatan makar.

Benny mencium adanya indikasi persekongkolan terstruktur di balik operasi pengumpulan informasi rahasia tersebut. Ia menduga kuat bahwa aksi ilegal ini didorong oleh motif politik tertentu untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.

"Yang disadap itu istana dan kegiatan Presiden. Ini adalah perbuatan makar. Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah," jelas Benny dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penerapan pasal pidana biasa berpotensi mengaburkan substansi ancaman terhadap kedaulatan kepemimpinan nasional. Penanganan perkara ini pun didorong agar menyentuh akar persoalan serta aktor intelektual yang bermain di belakang layar.

Lebih jauh, Benny turut menyinggung keberadaan jaringan pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam rencana permufakatan jahat tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa publik sebenarnya sudah mampu membaca peta keterlibatan para aktor di balik layar kasus ini.

"Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi," tutupnya mengakhiri pernyataan tersebut.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK