Kapolri Berpeluang Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai berpeluang memimpin sidang KKEP mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pekan depan. Menurut advokat Deolipa Yumara, pimpinan sidang harus setara bintang empat, sementara Perpol Nomor 4 Tahun 2026 Pasal 59 ayat (2) membuka opsi pelaksanaan daring serta alternatif penunjukan perwira tinggi bintang empat lain seperti Jenderal Dedi Prasetyo.
FAKTANASIONAL.NET - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berpeluang memimpin jalannya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) bagi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sidang etik tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Peluang tersebut disampaikan oleh advokat sekaligus praktisi hukum, Deolipa Yumara, pada Jumat, 20 November 2026. Ia menilai posisi ketua majelis sidang etik harus dijabat oleh perwira tinggi berpangkat bintang empat mengingat terduga pelanggar masih berstatus jenderal aktif Polri.
"Sidang etik itu harus yang setara bintang 4 juga kan, memang harus Kapolri yang pimpin itu, enggak bisa di bawahnya," ucap Deolipa Yumara melalui sambungan telepon pada Jumat, 20 November 2026.
Apabila proses persidangan tidak dapat digelar secara tatap muka, Deolipa menerangkan bahwa mekanisme daring tetap dimungkinkan. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 59 ayat (2).
Aturan tersebut mengatur bahwa sidang KKEP wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Kehadiran melalui sarana elektronik memberi ruang fleksibilitas teknis dalam jalannya persidangan etik.
"Jadi kan sekarang Kapolri bisa jarak jauh kan, kalau enggak berani juga berhadapan sama mantan Kapolri, makanya dia bikin tuh aturan baru di Kapolri kan," kata Deolipa menanggapi celah pelaksanaan sidang jarak jauh tersebut.
Selain opsi kepemimpinan langsung oleh Kapolri, Deolipa juga mengusulkan alternatif lain. Ia menyarankan agar jenderal polisi bintang empat aktif yang bertugas di luar struktur Polri dapat ditunjuk memimpin sidang etik tersebut.
Sebagai contoh, Deolipa menyebut nama Jenderal Polisi Dedi Prasetyo yang saat ini mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Menurutnya, penugasan tersebut dapat dilakukan dengan menarik yang bersangkutan untuk kebutuhan persidangan.
"Kalau ada jenderal bintang 4 yang masih sebagai polisi ya kan ada beberapa. Jenderal Dedi itu kalau ditugaskan ditarik dulu bisa. Jadi bisa Jenderal Dedi, bisa Jenderal Suyudi," jelas Deolipa mengenai opsi calon ketua majelis.
Sebelumnya, pada Selasa, 17 November 2026, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir telah mengonfirmasi jadwal persidangan etik bagi Listyo Sigit. Jadwal sidang tersebut dipastikan masuk dalam agenda pekan depan.
"Untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media pada Selasa, 17 November 2026.
Meski demikian, Irjen Johnny Eddizon Isir belum merinci tanggal pasti pelaksanaan sidang KKEP tersebut. Informasi lanjutan mengenai waktu persidangan masih dinantikan oleh publik.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut mencakup sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi di lingkungan Polri.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Selain itu, terdapat mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dua di antara para tersangka tersebut telah lebih dulu menjalani proses sidang etik internal Polri. Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.