Fakta Nasional

Pimpinan Komisi III DPR Klaim Pembahasan RUU Perampasan Aset Terbuka, ICW Layangkan Aduan ke MKD

FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Dede Indra Permana Soediro, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi masyarakat dan berlangsung melalui mekanisme terb…

Penulis: Aditya Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
Pimpinan Komisi III DPR Klaim Pembahasan RUU Perampasan Aset Terbuka, ICW Layangkan Aduan ke MKD
Pimpinan Komisi III DPR Klaim Pembahasan RUU Perampasan Aset Terbuka, ICW Layangkan Aduan ke MKD/Pixabay

FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Dede Indra Permana Soediro, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi masyarakat dan berlangsung melalui mekanisme terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons langkah Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi itu mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR dan pemerintah, dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi masyarakat," ujar Dede kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Dede menyampaikan bahwa Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya telah memberikan perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset sejak awal.

"Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bersama pimpinan DPR Bapak Sufmi Dasco, sejak awal memberikan perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Pak Dasco juga senantiasa memonitor jalannya setiap tahapan pembahasan RUU ini di Komisi III," ucap Dede.

Ia menjelaskan, Ketua DPR menjalankan tahapan legislasi yang telah diproses melalui alat kelengkapan dewan. Pelaksanaannya mengikuti tata tertib dan mekanisme fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Dede, proses tersebut merupakan bagian dari kerja kelembagaan DPR bersama pemerintah. Karena itu, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, dan berbagai elemen lainnya tetap dibutuhkan untuk mengawal penerapan undang-undang secara transparan dan akuntabel.

Dede mengungkapkan, Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI telah menyelenggarakan sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selain itu, pembahasan juga disertai kunjungan ke 15 provinsi serta penyerapan aspirasi masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.

Sepanjang 2026, DPR juga menerima 19 permohonan dan masukan tertulis khusus mengenai RUU Perampasan Aset. Isinya beragam, mulai dari dukungan, usulan penyempurnaan, hingga keberatan terhadap sejumlah substansi aturan.

"Artinya, proses penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Bahkan dalam masa reses, komunikasi dan diskusi dengan masyarakat tetap berjalan untuk menerima berbagai masukan terhadap substansi RUU Perampasan Aset," jelas Dede.

Ia berharap partisipasi publik terus berlanjut dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Tujuannya agar penerapan aturan tetap sesuai dengan semangat pembentukannya, yakni menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta seluruh rakyat Indonesia.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK