Fakta Nasional

KPK Periksa Petinggi Bea Cukai Soal Kontainer

Tim penyidik KPK memeriksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq, beserta saksi lain terkait penyitaan satu kontainer di Semarang. Pemeriksaan pada Kamis, 19 November 2026 ini mendalami alur importasi barang sekaligus melengkapi berkas perkara suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC yang menjerat Gatot Heroe Hernanda serta pengembangan kasus cukai.

Penulis: argenteaayu Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
KPK Periksa Petinggi Bea Cukai Soal Kontainer

FAKTANASIONAL.NET - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut alur masuknya barang impor lewat Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Upaya tersebut dijalankan dengan memanggil sejumlah saksi dari kalangan aparatur kepabeanan maupun pelaku usaha swasta.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan para saksi berkaitan langsung dengan penyitaan satu unit kontainer yang tiba di pelabuhan tersebut.

"Penyidik mendalami bagaimana proses dan mekanisme importasi barang yang dilakukan oleh pihak swasta dimaksud," ujar Budi kepada awak media pada Jumat, 20 November 2026.

Budi menambahkan bahwa kesaksian dari unsur instansi pemerintah serta pihak swasta dibutuhkan agar penyidik mendapatkan gambaran menyeluruh. Pemahaman utuh ini krusial untuk menelusuri tata cara importasi barang yang berlangsung di kawasan kepabeanan Semarang.

Agenda pemeriksaan saksi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat berkas penyidikan lanjutan atas dugaan suap maupun gratifikasi. Fokus pengembangannya menyasar perkara yang melibatkan tersangka Gatot Heroe Hernanda.

Pada Kamis, 19 November 2026, penyidik telah meminta keterangan Kepala Bea dan Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq, sebagai saksi bagi Gatot Heroe. Dalam jadwal yang sama, KPK turut memeriksa pihak swasta bernama Leo Panca Putra serta pegawai negeri sipil DJBC bernama Sutopo.

Rangkaian pengusutan lanjutan ini berakar dari kasus utama yang bermula lewat operasi tangkap tangan (OTT) di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Dari OTT tersebut, penyidik memetakan dua fokus utama perkara.

Fokus pertama menyangkut dugaan suap dalam kegiatan importasi barang. Sementara fokus kedua mengarah pada dugaan gratifikasi atau penerimaan lain yang bersumber dari prosedur kepabeanan dan cukai.

Sebelumnya, penyidik menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka sekaligus menahannya pada 26 Agustus 2026. Berdasarkan pemaparan konstruksi perkara oleh KPK, Gatot diduga memperoleh aliran dana Rp3,25 miliar.

Dana tersebut disebut berasal dari keseluruhan setoran Rp61,9 miliar yang diserahkan pemilik Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah oknum di lingkungan Bea dan Cukai. Transaksi tersebut berlangsung dalam rentang Juli 2025 hingga Januari 2026.

Di sisi lain, KPK juga menjerat mantan pejabat DJBC, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sebagai tersangka pada September 2026. Ia diduga menerima uang sebesar Rp30 miliar dari John Field melalui perantara ajudannya yang bernama Alex.

Perkembangan perkara ini semakin meluas setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum baru pada Oktober 2026. Sprindik baru tersebut berkaitan dengan urusan cukai PT Djarum.

Penyidik menyatakan Sprindik tersebut masih bersifat umum karena pembuktian terus berjalan. Tim masih menghimpun berbagai alat bukti serta menelaah peran pihak-pihak yang terkait dengan objek perkara.

Dalam proses pengumpulan bukti, tim penyidik sempat mendatangi dan menggeledah kantor Bea Cukai Kudus. Penggeledahan juga menyasar kantor pusat PT Djarum di Kudus dan enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan usaha dengan produsen rokok tersebut.

Selain wilayah Kudus, penyidik turut melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah juga masuk dalam daftar lokasi yang digeledah tim KPK.

Dari serangkaian tindakan penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik (BBE). Tim juga menyita uang tunai dari Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

KPK menegaskan bahwa seluruh keterangan saksi, dokumen, dan temuan di lapangan akan terus dianalisis. Langkah ini dilakukan untuk merangkai konstruksi pembuktian secara komprehensif dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sektor kepabeanan dan cukai.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK